What is a JSON feed? Learn more

JSON Feed Viewer

Browse through the showcased feeds, or enter a feed URL below.

Now supporting RSS and Atom feeds thanks to Andrew Chilton's feed2json.org service

CURRENT FEED

Kabar Bima

Kabar Bima adalah media online yang menyajikan berita daerah Kota Bima dan Kabupaten Bima NTB. Kritis, Eksklusif, dan Sensasional

A feed by Admin Kabar Bima

XML


Loyalis Atau Populis?

Permalink - Posted on 2018-04-07 14:21

Oleh : Arifudin
Mahasiswa Muhammadiyah Mataram.

Pemimpin Daerah seyogianya bukanlah sosok yang loyalis ataupun populis, melainkan pemimpin yang berkarya, bukan berkarier. Apa karya yang diharapkan dari seorang pemimpin Daerah? Tak lain adalah menjadikan Daerahnya sebagai kekuatan moral yang mampu menyejahterakan masyarakat melalui kiprahnya.

Bagaimana cara memilih atau mencari pemimpin daerah? Penulis cenderung menggunakan istilah mencari pemimpin bukan memilih pemimpin. Sangat berbeda antara memilih dan mencari. Kalau memilih artinya menetapkan dari calon yang ada atau tersedia atau mencalonkan diri atau dicalonkan, sedangkan mencari artinya menemukan calon yang sesuai tugas yang akan diemban. Seharusnya proses yang dilakukan didaerah adalah pencarian, bukan pemilihan, DPR atau DPRD

Ada hal yang mendasar dalam proses pencarian pemimpin yaitu bahwa calon tak harus mendaftarkan diri atau melamar karena DPR atau DPRDnya bukan pekerjaan atau jabatan karier tetapi penugasan atau jabatan amanah. Tugas diamanahkan kepada orang yang mampu mengembannya. Mampu tidaknya seorang calon bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh kalangan di luar dirinya.

Kita patut mempertanyakan jika seseorang menyatakan bahwa dirinya mampu dan berhasil. Sebab, kemampuan dan keberhasilan seseorang tak dapat dinilai oleh diri sendiri. Hal itu tidak obyektif dan sangat subyektif. Namun, penilaian dilakukan oleh kalangan independen di luar dirinya sehingga obyektif.

Untuk mendapatkan pemimpin yang amanah bagi institusi perguruan tinggi, pemerintah dan perguruan tinggi sebagai dua entitas terpisah harus memerankan dirinya sebagai pemangku kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah seyogianya memberikan otonomi kepada Dana ro rasa  untuk menjalankan tugasnya membangun dana ro rasa maupun negara dan bangsa. Pemerintah seyogianya mengamalkan amanah otonomi dari pemerintah berdasarkan kaidah hakiki suatu negara. Baik pemerintah maupun perguruan tinggi sekalipu  bertanggung jawab menyejahterakan masyarakat.

Dengan otonomi yang diembannya, maka perintah daerah harus membentuk panitia untuk meneliti dan mencari sejumlah calon pemimpin daerah  yang kompeten dan amanah. Pencarian dilakukan, antara lain, dengan menelaah rekam jejak kepemimpinan dan kewibawaan akademik dari mereka yang berkiprah di bidang akademik dan masyarakat.

Bagi yang berkompeten, panitia akan menanyakan kesediaan mereka untuk menjadi pemimpin daerah. Dalam hal ini tidak ada proses pendaftaran atau pencalonan diri sebagai calon pemimpin daerah. Untuk menjamin kualitas pemimpin yang akan diberi amanah, panitia harus terdiri atas orang-orang yang amanah dan hanya punya pamrih terhadap kemajuan dana ro rasa ndai. (*)


88 Siswa SDN 02 Peserta Try Out Diberi Pembinaan

Permalink - Posted on 2018-04-07 14:16

Kota Bima, KB.- Pelaksanaan Try Out siswa SDN 02 Kota Bima dimulai sejak tanggal 5 sampai dengan Senin 9 April besok. Untuk itu, Pihak sekolah terus melakukan pembinaan kepada siswa.

H. A. Latif, S.Pdi
Sabtu (07/04/2018) pagi, peserta Try Out sebanyak 88 orang diberi pembinaan oleh kepala Sekolah usai melaksanakan ujian.  Pembinaan ini dilakukan untuk terus mengingatkan siswa agar tetap giat belajar. 

Kepala SDN 02 Ustad H. A. Latif, S.Pdi berpesan kepada siswa agar memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu diluar jam sekolah bisa digunakan untuk belajar, agar materi ujian bisa dikuasai sehingga saat ujian tidak saling tengok. 

"Jadilah diri sendiri dan jangan jadi orang lain. Artinya, pada saat ujian jangan tengok atau nyontek pekerjaan teman, karena hal itu akan terus membuat kalian menjadi bodoh," pesannya. 

H. Latif pun mengaku, pelaksanaan Try Out ini bertujuan, untuk mengukur kemampuan siswa dan juga sebagai bahan evaluasi untuk siswa. Jika hasilnya nanti bagus, tinggal dipertahankan dan ditekan melalui pelajaran tambahan. 

Namun jika hasilnya tidak mencapai KKM (Kriteria Ketentuan Minimal), maka akan diadakan kembali remedial. Maksudnya adalah mengajarkan kembali materi yang diajarkan selama ini melalui les, sehingga pada ujian nasional nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Pelaksanaan ujian nasional (UN) akan berlangsung sekitar akhir April atau awal Mei mendatang," jelasnya. (KB-04)


Program ’Pahala’ Ditlantas Polda NTB Manjakan Masyarakat Pesisir

Permalink - Posted on 2018-04-07 03:46

Mataram, KB.- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTB terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap publik. Direktorat pimpinan Kombes Pol Arman Achdiat ini akan memanjakan pelayanan ke masyarakat pesisir dan pulau kecil di NTB.

Kombes Pol Arman Achdiat 
Terobosan itu dinamai Pelayanan Bahari Lalu Lintas (Pahala). Lewat program Pahala, kepolisian lalu lintas bisa menyentuh masyarakat pesisir dan pulau kecil, yang selama ini jauh dari akses pelayanan terkait kelengkapan kendaraan bermotor. 

"Ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat," kata Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Arman Achdiat, Jumat (6/4).
Dia mengungkapkan, program itu akan memudahkan masyarakat mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM). Secara tidak langsung, Ditlantas Polda NTB juga mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas. 

"Kita juga akan berikan sosialisasi tertib lalu lintas. Kesadaran berkendara penting, karena untuk keselamatan diri sendiri juga," ujarnya.

Untuk program Pahala, tidak saja dijalankan Ditlantas Polda NTB. Rencananya program ini melibatkan pula instansi pemerintah seperti Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB.
Menurut dia, program ini juga dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Selama ini potensi pendapatan dari wilayah pesisir dan pulau kecil belum digarap dengan maksimal.

 "Misalkan, masyarakat telat berapa tahun, itu kebijakan pelunasannya bagaimana,” terang  dia.

Sederhananya, kata dia, program ini merupakan aksi jemput bola dari kepolisian untuk membantu masyarakat dalam pelayanan publik. Sekaligus menggencarkan sosialiasi mengenai keselamatan berkendara. 

”Program-program seperti ini akan terus kita ciptakan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan publik dari kepolisian,” pungkas Arman. (KB-01)


Ketum PKS: Dr. Zul Tidak Pernah Mendaftar Caleg

Permalink - Posted on 2018-04-07 03:40

Bima, KB.- Akhir-akhir ini, santer beredar berita tentang Dr. H. Zulkieflimansyah yang mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Hal itu, menyusul tersebarnya Daftar Caleg Sementara (DCS) DPR RI dari Partai PKS di media sosial. Pada DCS itu, Dr. Zulkieflimansyah ditempatkan pada urutan pertama, untuk Dapil NTB. 

Hal tersebut menjadi gorengan empuk para lawan politik Dr. H. Zulkieflimansyah. Di media sosial bahkan sampai di beberapa media cetak. Pasalnya, Dr. Zul saat ini berstatus sebagai Calon Gubernur NTB nomor urut 3, berpasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah kakak kandung Gubernur NTB.

Berbagai asumsi pun terus digulirkan rival politiknya. Dari mulai Dr. Zul tidak serius berkompetisi dalam Pilgub NTB, hingga dianggap menyerah sebelum berperang.
Kondisi itu mendapat tanggapan serius dari PKS. Bahkan, Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Bima, Ustadz Abdur Rahman langsung angkat bicara. Mengklarifikasi berbagai sorotan miring tersebut.

“Dr. Zulkieflimansyah tidak pernah mendaftar sebagai Caleg DPR RI di PKS dan dipartai manapun. Itu perlu digaris bawahi. Dr. Zul bersama-sama wakilnya Ibu Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, PKS, Partai Demokrat dan seluruh relawan, insya Allah akan berjuang hingga memenangkan Pilgub NTB ini,” jelas Abdur Rahman.

Terkait dengan munculnya nama Dr. Zul pada DCS DPR RI PKS, disebabkan pola rekrutmen Caleg di internal PKS, yang sangat berbeda dengan partai lain. 

“Di PKS, untuk pencalonan kader tidak ada proses pendaftaran. Jadi sangat berbeda dengan partai lain.  Nama-nama Caleg diperoleh melalui pemilu internal PKS. Dimana semua kader diberi kesempatan untuk menunjuk kader yang lain,” lanjut Abdur Rahman.

Dari nama-nama yang diusulkan, selanjutnya akan dipilih kader yang memiliki suara signifikan. Untuk diproses lebih lanjut dalam musyawarah atau proses pemilu internal berikutnya.

“Khusus untuk kader yang telah menduduki jabatan publik, termasuk anggota DPR RI seperti Bang Dr. Zul. Dinilai raport kinerjanya selama menjabat. Nah, karena kinerja Dr. Zul dinilai gemilang saat menjabat anggota DPR RI. Maka secara otomatis nama Bang Zul langsung masuk dalam DPS. Jadi gak ada itu istilah daftar-daftaran dalam PKS,” tegasnya.

Abdur Rahman mengingatkan pada para pendukung Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, dan masyarakat NTB umumnya, untuk tidak gampang termakan isu-isu yang jauh dari kebenaran. Serta selalu mengedepankan tabayyun/cek-ricek setiap menerima informasi.

“Mari mengedepankan kesantunan dalam politik. Membedah kinerja figur dan visi-misinya, bukan menggunakan pendekatan black/negative campaign. NTB ini kental dengan nilai-nilai Islami, yang mengajarkan akhlakul kharimah dalam seluruh sendi kehidupan. Tak terkecuali dalam berpolitik,” tandas Abdur rahman.

Sementara itu, Dr. H. Zulkieflimansyah menanggapi santai serangan rival politiknya itu. Malah menurutnya, gorengan tentang dirinya yang dituduh nyaleg di PKS, sebagai bentuk kepanikan lawannya. Mengingat dari data survey, elektabilitas Paslon ZUl-Rohmi terus melejit. Dr. Zul pun meminta kepada para pendukungnya untuk lebih bersemangat.

“Ini isyu yang sengaja digelontorkan oleh lawan-lawan kita yang mulai panik. Ayo terus bekerja keras dan menyapa masyarakat. Insya Allah kita menangkan Pilgub NTB 2018. Allahu Akbar,” ujar Dosen Harvard University-Amerika ini. (KB-01)


SDN 55 Kota Bima Laksanakan Try Out

Permalink - Posted on 2018-04-06 13:55

Kota Bima,KB.- SDN 55 Kota Bima Jum'at (06/04/2018) pagi melaksanakan ujian Try Out. Pelaksanaan ujian Try Out merupakan uji coba atau ujian latihan, sebelum pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berlangsung.

"Try Out ini dilaksanakan agar siswa bisa mempersiapan diri sebelum pelaksanaan UN berlasung,"tutur Kepala SDN 55 Kota Bima Nurfatuh,S.Pd pada kabarbima.com.

Dikatakannya, ujian Try Out ini diikuti sebanyak 57 orang siswa. 57 orang siswa ini dibagi tiga ruangan.

Nurfatuh menambahkan, sebelum pelaksanaan ujian Try Out ini dimulai, pihaknya sudah memprogramkan les atau pelajaran tambahan kepada siswa, tujuannya agar siswa dapat memiliki pengetahuan yang lebih dari pada pembelajaran di kelas.

Nurfatuh juga mengatakan, bahwa SDN 55 Kota Bima ini, sekarang sudah ditunjuk sebagai sekolah model dan sekolah digital kelas etmodo.

"Kami sudah melakukan latihan digital etmodo berbasis online pada siswa kelas enam. Dan itu berlaku di seluruh indonesian,"katanya.

"Alhamdulillah berkat latihan digital etmodo online kini kondisi siswa kami semuanya sudah membaik, karna kami telah menanam mental dan psikologi kepada para siswa dengan melaksanakan ujian Try Out."jelasnya.

Dijelaskannya, bahwa ujian try out ini sebenarnya sama dengan UN, cuman bedanya penyelenggaraan lebih awal. Hasil dari try out ini nanti akan menjadi bahan premeldial perbaikan," ujarnya.

Adapun Tujuan melaksanakan ujian Tri Out ini, yaitu untuk melihat sejauh mana kemapuan siswa, dan dimana letak kekurangannya, setelah diketahui maka akan dilakukan pembinaan khusus oleh para guru.

Nurfatuh berharap, semoga pelaksanaan ujian try out tahun ini, khusus di SDN 55 bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan bersama.(KB-04)


Bentuk Generasi Yang Berahlaq, Madasigi Gelar Sarasehan

Permalink - Posted on 2018-04-05 14:58

Kota Bima, KB.- Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1439 H, Majelis Pemuda Sigi (Madasigi), menggelar kegiatan Sarasehan tentang keagamaan, Kamis (05/04/2018) malam .

Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah RT.09 RW.03 Lingkungan Sigi Kelurahan Paruga Kota Bima dan dihadiri seluruh warga lingkungan sigi.

Ketua Panitia kegiatan Gufran mengatakan,  kegiatan ini bertujuan  membentuk karakter dan kepriadian generasi muda yang berahlaq.

"Melalui kegiatan ini, kita ajak generasi muda agar lebih mengenal ilmu keagamaan. Selain itu juga untuk menyiarkan siar islam kepada para generasi muda di Lingkungan Sigi,"jelas pria yang akrap di sapa Suhu ini.

Dia menambahkan, kegiatan ini juga digelar untuk membentuk kepribadian generasi muda yang agamais. Sehingga dengan begitu mereka bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif yang bisa merusak generasi muda, seperti minuman keras dan perang antar kampung.

Gufran berharap,  mudah-mudahan generasi muda Madasigi bisa menjadi lebih baik lagi dengan mendekatkan diri kepada allah SWT. Kegiatan ini menghadirkan Ustad Abdul Haris S.Pd sebagai Narasumber. (KB-04)


Bupati Bima Ke Malaysia Telah Memenuhi Prosedur

Permalink - Posted on 2018-04-05 14:27

Bima, KB.- Terkait perjalanan dinas Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam rangka Archipelago Expo atau pemaparan potensi daerah di Malaysia pada tanggal 2 sampai 5 April 2018 kemarin, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, mengeluarkan reales untuk menggapi pemberitaan soal perjalan yang sedang viral tersebut. 

Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos menjelaskan bahwa perjalan Bupati tersebut sudah memenuhi prosedur dan telah mengantongi ijin dari kementerian dalam negeri. 

"Perjalanan dinas tersebut memenuhi undangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 1846/ UM. 02.04/III/ 2018 tentang undangan untuk memaparkan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) yang secara khusus mengundang 8 Kepala Daerah pada expo tersebut," jelasnya. 

Lanjutnya, kehadiran Bupati dalam Expo ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang juga merupakan program prioritas Kemendes Taransmigrasi dan PDT. 

"Dalam acara itu, Bupati Bima juga ditunjuk menjadi narasumber yang mengexpouse mengenai rencana pengembangan pasca panen produk unggulan dihadapan peserta khusus dalam forum Investment Forum Indonesia Malaysia," bebernya. 

Sehingga, bagi pemerintah daerah forum tersebut merupakan peluang yang sangat baik untuk mempromosikan produk pertanian perkebunan dan potensi ekonomi lainnya untuk mendorong investasi di daerah. 

Berkaitan dengan kunjungan tersebut dapat disampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan perjalanan dinas Kepala Daerah dan ASN. Yang mengacu kepada Permendagri nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rangka kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan promosi potensi daerah. 

Pada prinsipnya, pemerintah daerah menghargai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif. Namun perlu disampaikan bahwa Permendagri Nomor 29 tahun 2016 tersebut tidak mengatur secara khusus mekanisme koordinasi antara pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan DPRD. Pada kegiatan di kedutaan besar Indonesia di Malaysia itu Bupati Bima juga hadir bersama Ir.Suryadin HAR Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima. 

"Perjalanan itu juga sudah ada ijin dari kemendagri," tandasnya. (KB-01)


Momen Sosialisasi Empat Pilar, H.M.Syafrudin “Hipnotis” Ratusan Guru di Dompu

Permalink - Posted on 2018-04-05 08:49

Dompu, KB.- Siapa yang tidak kenal dengan Anggota DPR/MPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM. Lelaki yang akrab disapa Rudi Mbojo ini, mendapat sambutan layaknya seorang artis (Aktor) oleh ratusan guru di Dompu, saat menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Dompu, Rabu (04/04/2018) kemarin. 

H. M. Syafrudin, ST, MM, bersama ratusan guru anggota PGRI
 dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Dompu.
Kegiatan yang digelar dengan menggandeng PGRI itu dihadiri lebih dari 300 guru yang bak terhipnotis saat menyimak pidato H. M. Syafrudin. Meski suhu ruangan cukup panas, dan dipadati ratusan orang, namun para pendidik dari berbagai penjuru Dompu itu tak beranjak dari lokasi saat mendengarkan pidato H. M. Syafrudin. 

Hal semacam ini jarang dijumpai dalam kegiatan seremonial semacam ini. Biasanya, akan banyak peserta yang keluar mencari suasana lain, atau pulang lebih dulu demi menghindari rasa bosan. Namun, kehadiran H. M. Syafrudin rupanya sukses membuat para peserta tak beranjak hingga kegiatan usai.

“Semua peserta tidak ada yang meninggalkan tempat karena respon terhadap kegiatan tersebut. Lebih-lebih lagi mendengar materi sosialisasi yang bagus dari bapak H. M. Syafrudin ST,” ujar Ketua PGRI Kabupaten Dompu, M. Irhamsyah, S.Pd selaku penyelenggara kegiatan.

Irhamsyah menegaskan, para guru memang menaruh harapan kepada sosok Syafrudin yang dianggap rajin turun dan menyerap aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. “Kami mengharapkan karena Haji Rudi itu adalah putra terbaik NTB yang ada di Senayan,” tegas Irhamsyah.

Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi itu juga berubah menjadi ajang melepas keluh kesah dan kegundahan para pendidik di Dompu. Khususnya, mereka yang masih berstatus honorer. Para honorer tersebut mengadukan problem kesejahteraan mereka yang masih jauh panggang dari api.

“Gajinya itu, ada yang terima Rp200 ribu per triwulan itu. Sementara bisa bapak lihat sendiri di lapangan satu sekolah bisa ada 5 guru PNS, dan 15 honorer. Yang jelas per sekolah itu biasanya lebih banyak honorernya dari PNS-nya. Itu kenyataan di lapangan,” tutur Irhamsyah.

H. M. Syafrudin, ST, MM bersama Asisten Aparatur Pemerintah Setda Dompu
Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Irhamsyah menilai para honorer yang telah lama mengabdi dan memenuhi persyaratan, sudah selayaknya segera diangkat menjadi ASN demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itulah, ia sangat berharap H. M. Syafrudin bisa menyampaikan harapan ini kepada pemerintah pusat.

Problem lain yang merisaukan para guru adalah maraknya kekerasan terhadap guru. Saat ini, para guru kerap kali takut menghukum anak didik karena khawatir dengan adanya aksi balasan dari orang tua. Serentetan kejadian di berbagai daerah memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap guru ternyata belum sepadan dengan risiko yang mereka terima saat menegakkan disiplin kepada murid.

“Harapannya, saya juga kapasitas sebagai Ketua PGRI Kabupaten Dompu memohon supaya ada regulasi menjaga dan mengamankan guru supaya mereka bisa merasakan tugas yang nyaman dan aman. Ini dua insan yang harus sama-sama dihargai. Supaya kita juga bisa mewujudkan pendidikan yang baik, yang menghasilkan anak didik yang berkualitas. Semua guru di negeri ini mengharapkan itu,” tandasnya.

Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Asisten Aparatur Pemerintah Setda Dompu Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si. Sudirman berharap, sosialisasi empat pilar ini dapat dilakukan di semua komponen, bukan saja di lingkup PGRI. “Tapi juga di aparatur sipil negara lain juga bisa dilakukan. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak Kesbangpoldagri,” ujarnya.

Sudirman juga mengapresiasi sosok Syafrudin yang menggelar kegiatan tersebut. Menurut Sudirman, H. M. Syafrudin adalah figur yang bisa menjadi panutan masyarakat di Dompu. “Baik dari sisi tutur kata maupun tingkah lakunya. Saya secara pribadi sangat salut sama beliau. Karena beliau sering turun ke lapangan,” ujarnya.

H. M. Syafrudin sendiri mengutarakan rasa terima kasihnya atas kerjasama yang baik dengan PGRI dan Pemkab Dompu. Syafrudin menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat kemitraan dengan PGRI dan pemerintah daerah. Menurutnya, aspirasi dan berbagai masukan yang diperolehnya dari para guru tersebut. Khususnya, aspirasi menyangkut nasib para guru honorer.

“Saya berkewajiban menyampaikan ini kepada teman-teman di Komisi yang membidangi pendidikan. Agar kesejahteraan mereka bisa segera ditingkatkan dan segera menjadi PNS,” tegas Syafrudin.

Ia menegaskan, pemerintah pusat seharusnya segera memproses pengangkatan para guru honorer demi menekan defisit jumlah guru di Indonesia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhi ada banyak guru yang memasuki usia pensiun. 

“Saya memaklumi tentu pemerintah juga butuh waktu. Tapi saya mendesak pemerintah untuk segera mengkaji dan memproses pengangkatan para guru honorer yang sudah memenuhi syarat,” pungkasnya.

Usia kegiatan H.Syafrudin diajak berfoto-foto oleh ratusan guru tersebut. Layaknya orang berebutan foto dengan artis, seperti itulah yang terjadi saat itu. Kehadirannya sunggung "menghipnotis" para guru saat itu. (KB-01) 


Psikologi Sosial dan Diskursus Bima RAMAH

Permalink - Posted on 2018-04-05 08:18


(Mengurai Transaksi Politik Bima Ramah dari Perspektif Aktivisme)

Oleh: Satria Madisa

Visi Bima religius, Aman, Makmur dan Handal (Ramah) visi IDP-Dahlan membangun bima. Visi yang secara politik telah mampu merebut mandat masyarakat bima dalam Pilkada serentak 2015. Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Visi Ramah dijadikan fokus pembangunan Bima. Dengan menerjemahkan visi ramah dalam lima misi membangun Bima. Spirit ramah kemudian diterjemahkan dalam semua sektor pembangunan daerah yang secara umum dilihat dari pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur.

Di sini ramah mendapatkan format baru. Pertama manakala ditafsirkan secara terpisah (Religius, Aman, Mandiri, dan Handal). Kedua manakala ditafsirkan secara utuh, ramah berarti kelembutan. Masalahnya terletak pada "diskursus" dalam menentukan indikator untuk menguji efektifitas ramah dalam epicentrum pembangunan bima. Dan ada baiknya kita untuk memahami iklim yang mendukung pembangunan yang sudah terakomodasi di visi kedua yakni aman. Sudah amankah bima? dan disinilah aspek Religius merupakan norma dasar sebagai intisari dan pemberi legitimasi aman.

Stabilitas daerah (keamanan) merupakan hal integral dalam pembangunan sebuah daearah. kepastian akan keamanan akan mendorong kepastian dalam hal pembangunan, investasi, dan stokeholder pembangunan daerah. Disinilah Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) mengurai dan meresolusi problem pembangunan Daerah. Serta membangun harmonisasi dengan masyarakat. 
Penetapan Delapan Kabupaten di NTB sebagai Daerah terbelakang merupakan mimpi buruk sekaligus pekerjaan rumah dalam memastikan arah pembangunan daerah. Hanya Kota Mataram dan Kota Bima yang memenuhi standar nasional tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi standar nasional. Sehingga Pemerintah Daerah (Pake Huruf Kapital) bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional mendobrak daerah terbelakang tersebut.

Penetapan Kab. Bima sebagai daerah terbelakang, manakala kita relevansikan dengan visi dan kontekstualisasi Ramah sekiranya cocok dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Disini visi ramah mendapatkan format baru, bukan hanya sebagai visi tapi juga pemantik dan "laboratorium refleksi" Pemda dan masyrakat untuk bersinergi membangun bima. Seperti visi ramah yang diterjemahkam dalam lima misi seperti yang dikutip dari Nota LKPJ Bupati Bima 2017 dibawah ini:

Pada pelaksanaan kinerja pemerintah daerah tahun kedua ini, sasaran kinerja pemerintah daerah sepenuhnya berfokus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Bima adalah “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal". Visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum.
3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Lima misi yang secara normatif mengakomodasi kepentingan bima terhadap ikhtiar kolektif membangun bima. Yang tentu kita harus sadari sangat kompleks dan bukan hanya tanggung jawab Pemda tapi juga masyarakat.

Penetapan sebagai daerah terbelakang tentu karna didasari bahwa IPM masih sangat rendah, Daya beli masyarakat  yang masih labil, kualitas manusia dan masalah integritas Pejabat dilingkup pemda. Supremasi hukum masih sangat langka, premanisme pejabat Pemda, disintegritas sosial yang semuanya harus kita refleksikan bersama dalam membangun dan bertanggung jawab terhadap masa depan bima ramah. Saya optimis manakala visi ramah diaktualkan secara optimal, SDM digunakan sebagaimana tupoksi dan SDA dikelola secara efektif dan terarah Bima bisa menjadi daerah yang bukan hanya maju tapi ramah masyrakatnya. Masalah internal yang menghambat konsilidasi membangun bima bisa dilihat dari realitas bima dalam dua tahun IDP-Dahlan, baca: Menguji Reputasi Bima Ranah, Dua Tahun IDP-Dahlan.

Bima ramah saya lihat "ATM berjalan, pengatur transaksi kepala masyrakat, yang bisa dilihat dari faktor kuasa (Pejabat korup) dan civil societi yang lahir karna aktivis berbayar". Meminjam Ungkpan Prof. Rocki Gerung Pengamat politik, dengan sedikit modifikasi, Transaksi kepala dalam format "Bhineka Tungga Ika" walaupun berbeda tapi satu tujuan. Sekirannya lumrah ditengah kondisi daerah yang miskin integritas. Pejabat butuh makan aktivis juga. Dan tentu saya tidak berani mengumumkan persoalan yang khusus. Ini hanyalah oknum-oknum.

Sebagai pengatur transaksi kepala masyarakat Visi RAMAH terus menerus mendapatkan panggung. Lebih lebih di sosial media. Hanya satu persoalan subtansial yang dapat kita petik bahwa baik oknum pejabat maupun aktivis sama-sama melabelkan kepentingan masyarakat bima. Mungkin disinilah peran civil societi dalam menemukan dan mempertegas visi ramah.

Ada banyak literatur transaksi teks ramah di sosial media. Bahkan tidak jarang mencari "formulasi" label baru dalam tataran praktis. Ini prestasi bahwa diskursus ramah mampu menghipnotis masyarakat bima lebih khusus sosial media. Sebut saja contoh "Bupati melakukan aksi cepat penanganan korban banjir" publik sosmed menjustifikasi "Bupati ramah". Begitupun dalam fakta sosial yang di anggap tabu, semacam mayat pulang ojek, anak bunuh bapak dan semacamny, publik sosial media menjustifikasi bima tidak ramah. Bahkan tidak jarang Bupati yang selalu disalahkan. Hal semacam ini bukti keberterimaan dan atau penolakan publik sosmed terhadap visi ramah.

Baiknya, kita perlu melakukan telaah kritis terhadap problem daerah. Apakah perlu kita rumuskan secara bersama bahwa siapa yang harus bertanggung jawab terhadap sederet problem daerah?. Dan Bupati/wakil merupakan satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab?. Pemerintah Daerah bukan hanya bupati tapi juga meliputi DPRD. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bupati adalah eksekutif  yang menjalankan (eksekutor) dalam hal pembangunan anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Kabupaten Bima merupakan Daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam yang meliputi kekayaan laut, perikanan, rumput laut, pertanian, pariwisata, budaya dan sejarah serta penyumbang aktivis mempuni di Bima  maupun yang tersebar di nusantara.  Sederet SDM yang mempuni dari latar belakang S1 bahkan Profesor yang tersebar dipenjuru negeri. Manakala SDM itu terkoneksi dengan potensi SDA maka, Kabupaten Bima bisa menjadi "Miniatur NTB" dan Indonesia. Pemerintah Daerah harus menyiapkan ruang dialogis dengan akademisi, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat dalam merumuskan konsepsi pembangunan daerah. Tentu dengan memulai dengan upaya pembangunan kualitas manusia. Pemda harus mendorong jebolan-jebolan Strata 1 untuk melanjutkan pendidikan Strata 2 bahkan sampai Doktor yang memang dibiayai oleh daerah. Tentu jebolan yang bisa diandalkan, berprestasi, dan punya komitmen membangun daerah. Karna saya kira ini yang belum dilakukan oleh Pemda dalam memperbaiki kualitas manusia dan memperbaiki kualitas masyarakat.

Disamping itu Visi ramah sekiranya menjadi "nalar refleksi" dengan ikhtiar kolektif dalam membangun daerah. Visi ramah harus menjadi, "by desain" kontruksi pembangunan bima secara konsisten dan berkelanjutan.

Masalah Psikologis sosial

Diskursus  Bima Ramah telah menjadi proyeksi dan pengatur transaksi  perdagangan kepala masyarakat. Baik yang datang dari pejabat korup maupun aktivisme yang bermental lembaran rupiah. Dan Diskursus ini semacam ini merupakan "armada hantu" yang tentu mengharapkan Bupati sebagai pemimpin armada tersebut.
Setelah 
Sherif dalam bukunya “At Outline of Sosial Phiscologi” mendefinisikan ilmu psikologi sebagai ilmu yang mempelajari pengalaman dan perilaku masyarakat dengan situasi rangsangan sosial. Ini didasari bahwa respon masyarakat dalam kehidupan sosialnya pasti melahirkan sikap yang emosional. Disini psikologi respon menjadi poin integral. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan Daerah, maka setiap regulasi dan kebijakan daerah pasti mendapatkan respon. Respon positif maupun negatif. Tugas moral bagi pemimpin adalah bagaimana merumuskan pembangunan dengan semua masalahnya mendapatkan respon, bukan hanya sekedar menerima atau menolak tapi juga menginspirasi dan disambut dengan inovasi dari masyarakat. Watak atau karakter masyarakat memainkan peran yang sentral dalam perumusan pembanguan daerah. Lalu bagaimanakah watak atau karakter masyarakat Bima?.

Dalam Buku "TGB Ikhtiar Tiada Henti" seperti yang dikutip dari pakar manajemen bisnis (saya lupa namanya) membagi folowers menjadi lima karakter. Diantaranya masyarakat tipe domba (miskin inisiatif), masyarakat berhembusnya arah angin, masyarakat yang cerdas dan punya konsep tapi mengasingkan diri dari realitas sosial dan masyarakat afektif. Masyarakat bima masuk kategori masyarakat apa?. 
Mari kita lihat dan saksikan secara bersama.

Konsepsi masyarakat yang mendukung pembangunan daerah yakni masyarakat efektif. Tugas moral bagi Pemda bagaimana merebut optimisme masyarakat untuk terlibat aktif mendukung dan menentukan arah pembangunan. Tentu tidak bermaksud "menghakimi" pemda bahwasannya tugas itu otoritas mutlak. Disini sekiranya kesadaran kolektif masyarakat di uji kualitasnya. Dari sederet persoalan "disintegritas" daerah bukan sepenuhnya salah pemda. Keterlibatan civil society seperti aktivis mahasiswa dan pemuda turut menyediakan akses bagi keberlanjutan disintegritas dan disharmonisnya daerah. Anggap saja problem Blokir jalan yang akhir-akhir ini cukup marak terjadi, masyarakat awalnya tidak mengerti dan memahami tanpa adanya dukungan dan konsepsi dari civil society. Begitupun dengan konflik komunal yang juga marak, yang saya duga melibatkan oknum aktivis mahasiswa dan pemuda bahkan elit-elit politik tertentu dengan tujuan tertentu. Bahkan terdengar aneh keberadaan disintegritas jadi proyeksi politik demi tujuan proyek dalam tanda kutip.

Keberadaan civil society sangat menentukan keberlangsungan arah pembangunan. Sebagai pelopor gerakan penyadaran masyarakat untuk efektif terlibat dalam pembangunan. Dengan sederet angka-angka aktivisme bukan hanya bermodal "teriak saja" terhadap klaim masyrakat yang selalu mereka angkat. Jauh dari itu keberadaan aktivisme bisa menjadi social movemen transformasi karakter masyarakat.

Saya optimis manakala masyrakat bima efektif (tugas bersama) masyrakat bima tidak lagi disibukan dengan konflik dan semacamnya. Karna didasari atau tidak problem penghambat pembangunan daerah itu karna fakta masyrakat yang selalu marah-marah dan tidak ada kegiatan tetap. Visi ramah harus menjadi cerminan dengan "nalar yang hidup" karna persolan keamanan daerah akan mendorong kepastian dan kepastian membuka ruang upaya membangun bima.

Bima sangat kaya akan konstruksi filosofi masyarakat. Jauh sebelum hadirnya visi ramah konstruksi filosofi, sosiologis dan yuridis (islam) masyarakat bima bukan hanya konsumsi  masyarakat bima. Tapi juga melalang buana sampai ke pelosok daerah. 
Konstruksi filosofi "Maja labo dahu",  "Toho ra ndai sura dou labo dana", "Nggusu waru" yang merupakan jejak historis kultural yang relevan dengan keadaan zaman. Begitupun dengan kekayaan bahasa semacam "lembo ade"  yang sarat dengan kelembutan berbahasa yang kaya makna. Psikologi sosial masyarakat bima tempo dulu selain memiliki makna yang sangat luas untuk kehidupan bermasyarakat, juga karakter yang efektif mendorong dan mendukung pembangunan daerah. Filosofi semacam ini yang mulai redup dari "nalar kolektif" kita semua. Al hasil masalah sepele memicu konflik, disintegritas, ruang untuk ter-provokasi semakin melebar dan ketidakamanan jadi batu sandungan. Kondisi tidak aman tentu tidak bisa berbuah kepastian?.

Pekerjaan rumah kita bersama, adalah bagaimana menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan kondusif. Dan Pemda sekiranya harus mendeklarasikan "perang terbuka" terhadap segala macam hal yang membuka akses disintegritas daerah. Langkah pencerdasan masyarakat sebelum langkah mempertegas pembangunan daerah sebuah keharusan. Disini peran aktivisme juga sangat dibutuhkan "bukan sekedar demo saja" tapi memberikan pendidikan yang baik dihadapan publik.

Musuh utama transformasi sosial (pembangunan) adalah kultur masyarakat. Dan kultur masyarakat bima sekarang sudah banyak yang melenceng dari konstruksi filosofis. Seperti "maja labo dahu". Penulis optimis manakala dilakukan secara kolektif "revitalisasi filosofi" maka harmonisasi kehidupan bermasyarakat akan kita jemput. Disini kontekstualisasi teks filosofi harus dihidupkan dan menjadi mainstrem bersama. Dan keniscayaan kiranya ini menjadi pilihan yang dialogis ditengah lunturnya identitas filosofis daerah.

Kesulitan yang kontras kiranya bagaimana mengaktualkan filosofi daerah yang outputnya menciptkan kondisi psikologis sosial yang harmonis dan humanis. Tanpa kondisi ini mempertegas pembangunan semacam absurd. Masyrakat diciptkan kondisi ramah untuk mendukung arah pembangunan dan menciptakan kepastian. Jangan sampai bima ramah dikemudikan oleh para preman, yang sengaja mendesain ketidakramahan bima. Bima ramah itu manakala masyarakatnya efektif. Tentu Pemda harus menyibukan masyrakatnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif serta rutin untuk berdialog lintas kecematan untuk memberikan pencerdasan terhadap masyrakat. Tiga tahun tersisa cukup untuk mengevaluasi hambatan-hambatan dan tantangan untuk menjemput peluang pembangunan daerah. Bima ramah Bima Berbenah. Dan ini perlu ikhtiar kolektif dari semua komponen dari semua lapisan masyarakat.

Pembangunan daerah dengan spirit ramah tidak boleh berhenti pada tembok-tembok semata. Pembangunan psikologi sosial masyrakat (efektif) harus dipandang sebagai pilihan rasional dalam nalar pembangunan daerah (Manusia) sebagai medium untuk konsepsi-aplikatif terarahnya pembangunan. Pemerintah daerah bukan hanya menyediakan regulasi atau kebijakan tapi juga memastikan prospek masyrakat terhadap regulasi dan kebijakan. 
Sebut saja kemiskinan anggaran tiap tahun di gelontorkan oleh pemda tapi tidak bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan. Masalahnya menurut saya terletak pada regulasi atau kebijakan bukan menyentuh emosi publik. Anggaran habis kemiskinan masih menjadi-jadi. Jika Gedung itu bocor langkah yang harus dilakukan menutup lokus bocornya, bukan malah melap lantainya. Disni fakta psikologi sosial bisa menjadi rujukan. Sebagai bahan atau metodologi terhadap problem daerah. Kemiskinan hanya sebagai sampel saja, peran psikologi sosial dalam upaya pembangunan daerah. Dan saya kira relevan dengan sektor pembangunan daerah lainnya. 

Bangun dulu jiwanya, baru bangun badannya. Sekiranya ini relevan dengan kompleksitas penghambat pembangunan daerah. 


Pawai Budaya Sambut HUT Kota Bima Ke-16 Meriah

Permalink - Posted on 2018-04-05 08:00

Kota Bima, KB.- Seperti pada tahun sebelumnya, pawai budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kota Bima selalu berlangsung meriah. Begitupula pawai budaya yang berlangsung Kamis (05/03/2018) pagi tadi. 

Pantauan wartawan kabarbima.com bahwa kegiatan tersebut bukan hanya diikuti oleh instansi pemerintah Kota Bima saja, tapi juga diikuti oleh seluruh sekolah, komunitas dan berbagai etnis. Mereka tampil dengan ciri khasnya masing-masing. 

Seperti etnis Jawa dan Bali tampil dengan kesenian tradisional dan pakaian adat tradisonalnya. Sedangakan Bima tampil dengan menggunakan Rimpu Cili, Rimpu Colo, Katente Tembe dan Siki Lanta. 

Masih pantauan wartawan, kegiatan ini juga disaksikan oleh warga Kota Bima yang  berdiri di sepanjang jalan di bawah terik matahari.  Para perseta pawai budaya ini, dilepas pada dua lokasi yang berbeda, yakni Lapangan Pahlawan Raba dan Convension Hall (Paruga Na'e). \

Pawai budaya pun berakhir di depan kantor Walikota Bima. Para pesertapun disambut ramah oleh Walikota Bima H.Qurais H.Abidin didamping Ketua TPPKK Kota Bima Hj.Yani Marlina M.Qurais, berseta anggota DPRD, FKPD dan Pejabat jajaran Pemkot Bima. Pawai budaya berhakhir jam 12.00 wita. (KB-04)


Edi Muhlis Laporkan Ketua DPRD ke BK

Permalink - Posted on 2018-04-05 00:33

Bima, KB.- Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti dilaporkan rekan satu lembaganya, Edi Muhlis, S.Sos ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bima, Rabu (04/04/2018) kemarin. Edi Muhlis melaporkan Pimpinannya atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan karena telah mengeluarkan surat persetujuan penggunaan SPPD ke luar negeri untuk salah seorang anggota DPRD.

Edi Muhlis saat menyerahkan Laporan ke Ketua BK
Edy Muhlis kepada kabarbima.com menjelaskan, bahwa laporan itu dilakukannya lantaran pimpinan dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya sebagai ketua DPRD.

"Ketua DPRD saya laporkan karena telah mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan SPPD ke luar negeri kepada Ir.Suryadin yang mendampingi Bupati Bima ke Malaysia," bebernya.

Menurutnya, surat rekomendasi atau disposisi yang dilakukan ketua DPRD itu sudah menyalahi aturan yang ada. Karena surat permohonan dari dinas terkait untuk meminta anggota DPRD mendampingi Bupati tidak ada korelasinya dengan Anggota yang berangkat. 

"Kunjungan Bupati ke Malaysia itu Masalah Bawang Merah, kok yang keluarkan surat permohonan DPMDes, dan yang berangkat malah Ketua Komisi II. Ketua DPRD menduga sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatan," jelasnya.

Dirinya meminta BK untuk segera memproses laporannya tersebut. Laporan Edi Muhlis pun diterima langsung Ketua BK DRPD Kabupaten Bima, Ismail, S.Ag diruangan BK, Rabu (04/04/2018) siang kemarin. (KB-01)


Mobil Dinas Pimpinan Dewan Sering Dipakai Istri, Masyarakat Ancam Hadang di Jalan

Permalink - Posted on 2018-04-04 23:51

Bima, KB.- Mobil Dinas (Mobdis) milik salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos diduga kuat disalahgunakan oleh istrinya. Pantas saja, mobil dinas dengan nomor plat EA 7 Y itu jarang terlihat di kantor DPRD Kabupaten Bima, ternyata mobil tersebut sering dipakai pribadi oleh istrinya (Nukrah, S.Sos).

Hal tersebut, dibenarkan oleh salah seorang ibu dari Desa Lido, Nurjanah, yang mengadukan penggunaan ke wartawan soal mobil dinas itu. Kepada wartawan kabarbima.com Nurnajah membeberkan bahwa mobil tersebut sering lewat di depan rumahnya di dikendarai oleh Istri pimpinan dewan seorang diri.

Nurjanah mempertanyakan, kenapa mobil pimpinan dewan dipakai secara pribadi oleh istrinya. Bahkan dirinya mendapat informasi, kalau mobil dinas milik suaminya itu sering dipakai untuk berangkat kerja. Karena istri Pimpinan DPRD dari partai Demokrat ini bekerja di Puskesmas Langgudu.

"Kami keberatan atas penggunaan mobil dinas itu secara bebas oleh istri pimpinan dewan. Mobil itu dibeli dengan uang kami, jadi kami ingin pertanyakan penggunaan mobil tersebut bukan oleh yang berhak memakainya," sorotnya.

Nurjanah juga mengancam, jika dia masih melihat istri pimpinan dewan itu melintas mengendarai mobdis tersebut, dirinya bersama warga lain akan menghadangnya. 

"Kami berencana melakukan aksi demonstrasi dan menghadang mobil itu, jika masih terlihat dipakai oleh istri pimpinan dewan itu," ujar istri Mantan Kepala Desa Lido itu.

Informasi yang dihimpun kabarbima.com, beberapa waktu lalu, saat dikendarai istri p;impinan dewan, mobdis tersebut sempat ditahan Polres Bima selama 1 Minggu. Kemudian dikeluarkan oleh pegawai Setwan Kabupaten Bima. 

Sebelumnya, pada banjir 2016 lalu, mobil itu rusak karena direndam banjir, saat digunakan oleh Istri pimpinan dewan. Karena pada saat banjir, mobil itu parkir di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima oleh Istrinya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima yang hendak dikonformasi tidak ada dikantor. Coba dikonfirmasi lewat Handphone pun belum berhasil. Hingga berita ini dipublish, masih dilakukan upaya konfirmasi. (KB-01)


Edi Muhlis Geram, Karena Bupati Sering Keluar Daerah

Permalink - Posted on 2018-04-04 23:23

Bima, KB.- Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima dari partai Nasdem, Edi Muhlis, S.Sos menyoroti Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri yang sering keluar daerah. Menurutnya, kunjungan atau agenda Bupati keluar daerah itu hanya menghabiskan anggaran saja, karena tidak ada hasilnya. 



"Kalau keluar daerah itu harus ada umpan balik (Feedback) dari kunjungan tersebut," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (04/04/2018).

Edy Muhlis lebih-lebih menyoroti soal kunjungannya keluar negeri yaitu ke Malaysia. Menurutnya, seorang Bupati tidak boleh asal berangkat begitu saja. Apalagi yang diketahuinya perjalanan mereka bersama salah seorang kepala dinas dan anggota DPRD sudah tidak sesuai prosedur. (KB-01)



FKUB: 'Ayo Bagun Kota Bima Tanpa Konflik, Sara dan Ujaran Kebencian'

Permalink - Posted on 2018-04-04 14:41

Kota Bima,KB.- Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, Rabu (04/04/2018) pagi kembali menggelar kegiatan dialog Lintas Etnis, Budaya dan Agama se Kota Bima. Dengan mengangkat tema"Ayo bangun Kota Bima tanpa Konflik,tolak politisasi sara dan ujaran kebencian. 

Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor FKUB Kota Bima dan dihadiri unsur Pemerintah Kota Bima, 19 tokoh etnis, toko lintas agama,  ormas, perwakilan pemuda Kota Bima dan jajaran FKUB Kota Bima. 

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemkot Bima H.Syafruddin,SH dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Sebab, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bima agar bisa bebas dari politsasi sara dan Konflik. 

Dikatakannya, dalam menangani politisasi sara, konflik atau perang antar kampung di Kota Bima, itu tidak mampu ditangani oleh pihak kepolisian saja. Tapi juga dibutuhkan peran penting tokoh agama dan tokoh pemuda di masing-masing wilayah. 

"Mari kita manfaatkan acara dialog ini dengan sebaiknya, sehingga bisa membuka wawasan kita. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama masyarakat Kota Bima,"harapnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Bima H.Eka Iskandar,M.Si mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin FKUB Kota Bima tiap tahun. Dengan sumber dana dari Dipa Kemenag Kota Bima sebesar Rp. 30 juta ditambah dengan anggaran FKUB. 

Adapun Tujuannya, untuk menjalin tali silahturahmi yang baik antar sesama, antar golongan dan antar etnis di Kota Bima. Sehingga bisa hidup rukun dan damai. "Silahturahmi itu sangat penting untuk menjaga kerukunan hidup masyarakat,"tuturnya. 

Lanjutnya, Isu hangat yang harus dibahas saat ini mengenai puisi ibu Sukmawati Soekarno Putri yang mengadung unsur sara. Dan itu sangat mengganggu dan bisa merusak kebihnekaan yang ada.

"Jadi tujuan kita yaitu untuk mencari solusi untuk persoalan itu,"jelasnya. 

"Apapun yang terjadi diluar sana, tidak boleh terjadi di Kota Bima. dan semua rumah ibadah di Kota Bima harus terbebas dari politisasi sara,"ingatnya. 

Perlu diketahui, ada empat narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini yakni Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag NTB H. Suwardi,SH,M.Pd, Akademisi IAIM Bima DR.Ridwan M Said, Wakapolres Bima Kota dan Penulis Buku FKUB Kota Bima Sudirman H.Makka. (KB-04)


120,86 Gram Sabu-Sabu Dimusnahkan di Halaman Mapolres Bima Kota

Permalink - Posted on 2018-04-02 11:15

Kota Bima, KB.- Sebanyak 120,86 Narkoba jenis Sabu-sabu dimusnahkan pihak Polres Bima Kota, Senin (02/04/2018) pagi tadi di Halaman Mapolres Bima Kota. Sabu-sabu yang dimusnahkan tersebut merupakan milik dua orang wanita yang ditangkap di Kelurahan Tanjung beberapa waktu lalu, diantaranya DR dan IR dengan berat 121,89 gram.

Kapolres Bima Kota saat memusnahkan BB Sabu-Sabu.
Dalam pemusnahan tersebut turut hadir perwakilan dari Pengadilan Negeri Raba Bima, Perwakilan Kejaksaan Negeri Raba Bima, Perwakilan BNNK Bima, Kapolres Bima Kota, Dinas Kesehatan Kota Bima, Pengacara kedua tersangka, para penyidik dan awak media.

Acara pemusnahan sempat molor selama satu jam, karena menunggu kedatangan pihak Kejaksaan dan Pengadilan. Acara yang semestinya dilaksanakan pukul 09.00 wita, baru terlaksana sekitar pukul 10.10 wita.

Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP.H.Jusnaidin menjelaskan, dari tangan para tersangka, Polisi berhasil mengamankan sabu seberat 121.89 gram. Namun Barang-Bukti (BB) tersebut tidak dimusnahkan semua, tetapi disisipkan untuk dipersidangan dan uji lab.

"Satu (1) gram kita sisipkan untuk dipersidangan dan 0,3 gram untuk uji lab. Pemusnahan ini sesuai petunjuk jaksa, termasuk 1 gram yang disisipkan itu, juga petunjuk dari kejakasaan," jelasnya saat menyampaikan laporan.

Menurutnya, karena memiliki barang haram tersebut, kedua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 2 jo pasal 122 ayat dua UU 39 tahun 2009 tentang Narkotika. "Acamannya seumur hidup dan paling rendah minimal 5 tahun penjara," terangnya.

BB Sabu-sabu tersebut, jika diuangkan harganya mencapai Rp. 340 juta.

Kapolres Bima Kota, AKBP. Ida Bagus Winarta dalam pengantarnya mengatakan, bahwa barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan  hasil penangkapan anggotanya di wilayah tanjung. Dikatakannya, bahwa kedua terangka tidak mendapatkan perlakuan istimewa selama dalam tahanan polres. "Mereka saya sel, dan kunci sel saya bawa sendiri. Itu saya lakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku," jelasnya,

Lanjutnya, di tahun 2017 Polres Bima Kota ditargetkan menuntaskan 4 kasus narkoba sesuai dengan ketersediaan anggaran. Namun pengungkapannya malah over dan mencapai 30 kasus narkoba.
"Itu menandakan bahwa diwilayah kita masih banyak peredaran narkoba. Dan semoga kedepan kita bisa mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kota Bima," harapnya.

Pantauan langsung kabarbima.com, sebelum pemusnahan, kedua tersangka terlihat bercanda ria dan tertawa lepas saat duduk di lokasi pemusnahan. Dari raut wajah keduanya, terlihat baik-baik saja dan tidak ada rasa penyesalan. Keduanya menggunakan masker sejak awal hingga akhir acara.

Pada saat pemusnahan, Kapolres mengawali pemusnahan tersebut dengan melarutkan paketan sabu-sabu kedalam air. kemudian disusul pihak kejaksaan, pengadilan, BNNK, dan Dikes termasuk kuasa hukum keduanya.

Setelah pemusnahan selesai, acara dilanjukan dengan penandatangan berita acara pemusnahan. (KB-01)


Bagian AP Hadiri Kegiatan Pra Rakor Apeksi di Kota Batu Malang

Permalink - Posted on 2018-04-02 10:36

Kota Bima, KB.- Pada bulan April ini, akan digelar kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mulai tanggal 17 hingga 19 April di Kota Malang. Sebelum menghadiri acara yang digelar sekali setahun itu, jajaran Bagian Administrasi Pemerintahan (AP) Setda Kota Bima turut menghadiri pra rapat koordinasi (rakor) Apeksi yang diselenggarakan oleh tuan rumah.

Kabag AP Setda Kota Bima H Fahruddin menjelaskan, agenda tersebut merupakan sebuah wadah pemerintah Kota, untuk membahas berbagai strategi program pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan  otonomi daerah. Sehingga tercipta iklim yang baik, bagi kerjasama antar pemerintah setiap pemerintah daerah.

“Pra rakor ini sebagai upaya memantapkan agenda yang akan dibahas dalam rapat koordinasi, sehingga saat hari kegiatan telah rampung dan siap dilaksanakan sesuai agenda,” ujarnya Senin (02/04/2018) saat ditemui di ruang kerjanya.

Mantan Camat Rasanae Timur itu menjelaskan, untuk pelaksanaan Apeksi tahun 2018 ini mengangkat tema ‘Keberlanjutan program pembangunan daerah, serta impelementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Pasca Pilkada’, yang turut menghadirkan ratusan perwakilan dari 13 delegasi perwakilan pemerintah kota, yang tergabung dalam Koordinator Wilayah (Korwil) IV.

“Dalam kegiatan Apeksi tentu akan dibahas mengenai beberapa isu strategis, terkait dengan perkembangan pembangunan setiap daerah. Sehingga dapat menjadi acuan program yang akan disampaikam pada rakor apeksi nasional, yang akan dilaksanakan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Juli mendatang,” tuturnya.

Mantan Kabag Kesra Setda Kota Bima itu kembali mengungkapkan, selama berada di kegiatan Apeksi. Ada serangkaian acara yang akan diikuti seluruh peserta, seperti welcome dinner yang akan diikuti unsur kepala daerah, kemudian rakor apeksi yang dihadiri Sekda, assisten I dan beberapa unsur terkait, penanaman pohon langka, kemudian pawai budaya dengan menampilkan kesenian, serta pameran prouduksi unggulan dari masing-masing kota.

“Saat pelaksanaan Apeksi kontingen Kota Bima akan menampilkan pawai budaya dengan kesenian tradisional, serta berbagai produk unggulan seperti hasil tenunan saat kegiatan pameran,” tandasnya. (KB-01)


Hebat.! Siswa SMPN 1 Kobi Raih 1 Medali Emas dan 2 Perunggu

Permalink - Posted on 2018-04-01 01:06

Kota Bima, KB.- Hebat, sebutan ini memang pantas diucapakan untuk siswa dan siswi SMPN 1 Kota Bima. Bagaimana tidak, berkat kemampuan (skil) dan keahlian yang dimiliki oleh siswa, sehingga mereka mampu meraih prestasi pada Cabang Olahraga (Cabor) pencak silat pelajar Popda tingkat propinsi NTB. Dan atas prestasi yang diraih ini, mereka berhasil membawa pulang 1 medali Emas dan 2 Perunggu.

"Alhamdulalah tiga orang siswa kami berhasil meraih prestasi dan membawa pulang tiga medali sekaligus pada cabor pencak silat Popda NTB,"ujar Kepala SMPN 1 Kota Bima Hj.Nurma M,Pd Rabu, (31/03/2018).

Adapun Siswa yang berhasil meraih prestasi itu, atas nama Fauzan siswa Kelas VIII mempersembahkan 1 medali Emas, sedangakan Febrian Aprianto siswa kelas VII dan Raisa Insani Cahyani siswa Kelas IX masing-masing mempersembahkan 1 medali Perunggu.

"Ketiga siswa ini merupakan kebanggaan kami, karena mereka sudah mampu mengharumkan nama Kota Bima dan SMPN 1 Kota Bima di tingkat propinsi,"ujarnya bangga.

Atas pertasi yang diraih ini, dirinya selaku Kepala SMPN 1 Kota Bima mengucapkan, banyak terimakasih yang tak terhingga untuk ketiganya, karena berkat keberhasilan mereka SMPN 1 Kota Bima akan selalu dikenal di kanca propinsi dan Nasional. (KB-04)


Lomba Sekolah Adiwiyata, SDN 11 dan 32 Wakili Kota Bima di Propinsi

Permalink - Posted on 2018-04-01 01:00

Kota Bima, KB.- Setelah lolos di tingkat Kota Bima pada lomba Sekolah Adiwiyata, kini SDN 11 dan 32 terpilih sebagai perwakilan Kota Bima ke tingkat propinsi NTB pada lomba yang sama, yang digelar  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima dan DLH Propinsi NTB.

Sri Hariningsih
"Alhamdulilah dua SDN di Kota Bima, yaitu SDN 11 dan SDN 32 akhirnya lolos dan terpilih sebagai duta Kota Bima pada program Sekolah Adawiyata di tingkat propinsi NTB, yang akan dilaksankan sekitar bulan Mei-Juni mendatang,"ujar Kepsek SDN 11 Kota Bima Sri Hariningsih saat dikonfirmasi kabarbima.com Sabtu, (31/03/2018).

Adapun kriteria yang dinilai pada lomba ini nanti, pertama sekolah harus rindang dan hijau, juga penuh dengan tanaman dan pohon. Kedua mencakup peduli lingkungan. Dan ketiga sekolah harus menerapkan dan melaksanakan mata pelajaran PPLH ( Program Pendidikan Lingkungan Hidup) pada siswa dan siswi.

Untuk kreteria yang disebutkan itu kata dia, SDN 11 belum mampu mencapai nilai 100 persen, hanya mampu mendapatkan nilai 60 sekian persen saja. Sedangkan untuk standar nilai ke tingkat propinsi minimal harus 56 persen.

"Kita sudah melebih standar nilai sehingga bisa lolos ketingkat propinsi. Hanya saja kita belum mampu menembus angka 100 persen. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan di tingkat propinsi dimulai, kita akan benahi semua kekurangan yang ada,"tuturnya.

Diakuinya, memang ada beberapa indikator yang belum maksimal dilakukan, yaitu
Persiapan grand house untuk pembelajaran siswa. Dan itupun akan segera dibuat.

Dia berharap, pada lomba tingkat propinsi nanti mudah-mudahan dua SDN Kota Bima bisa mendapat nilai terbaik di tingkat propinsi. (KB-04)


UAMBK MAN 2 Kota Bima Berjalan Lancar

Permalink - Posted on 2018-04-01 00:51

Kota Bima, KB.- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bima melaksanakan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Komputer (UAMBK). Ujian yang dimulai sejak tanggal 26-31 Maret ini tetap berjalan lancar. 

M.Amin
Kepala MAN 2 Kota Bima M. Amin mengungkapkan, dalam UAMBK ini ada lima mata pelajaran yang dilaksanakan yaitu mata pelajaran Bahasa Arab, Aqida Ahlak, Fiqhi, Al-Quran Hadist dan SKI. 

"Ujian Madrasah Berbasis Komputer ini merupakan tahun kedua yang dilaksanakan oleh MAN 2 Kota Bima," ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (31/03/2018). 

Meski memiliki kendala sarana komputer untuk melaksanakan UAMBK, Amin mengaku semua bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Orang tua siswa sangat partisipatif meminjamkan laptop dan komputer kepada anaknya yang melaksanakan ujian. 

"Alhamdulillah semua berjalan lancar hingga hari terakhir ini," tuturnya. 

Setelah melaksanakan UAMBK, Amin menuturkan bahwa kedepan ini akan terus meningkatkan pembinaan siswa untuk mengahadapi ujian nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 April mendatang. 

"Ada 291 orang siswa MAN 2 yang akan melaksanakan UN. Semoga ini bisa mendapat hasil yang baik," pungkasnya berharap. (KB-04)


PSMTI Gelar Donor Darah Untuk Bantu Pasien di RSUD Bima

Permalink - Posted on 2018-03-31 03:59

Kota Bima, KB.- Memasuki tahun ke-3 sejak tahun 2016, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Bima melakukan aksi kemanusiaan, dengan menggelar kegiatan donor darah di Lapangan Serasuba, Sabtu (31/03/2018) pagi.

Kegiatan Donir Darah di Lapangan Serasuba.
Aksi sosial yang dibuka sejak pukul 08.30 wita hingga siang hari tersebut, mendapat respon positif dan antusias warga. Hanya dalam tempo 3 jam, jumlah warga yang melakukan aksi donor dara hampir mencapai  200 orang.

Ketua PSMTI Kota Bima, Whindra mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang saat ini masih banyak membutuhkan darah.

“Aksi ini merupakan program sosial PSMTI yang rutin digelar setiap tahun,” ujarnya.

Whindra menjelaskan, aksi sosial ini terus dijalankan agar masyarakat umum lainnya dapat ikut bersama membantu mendonorkan darahnya. Apalagi saat ini kebutuhan akan darah di rumah sakit, mencapai 600 kantong dalam sebulan.

“Digelarnya kegiatan donor darah, untuk menggugah semangat masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Sekaligus untuk meringankan beban pasien, yang sangat membutuhkan darah,” katanya.

Whindra menambahkan, dalam menggelar kegiatan tersebut pihaknya juga bersinergi bersama pihak lain untuk bersama-sama melakukan donor darah.

“Hari ini kami mendapat dukungan dari berbagai pihak organisasi dan BUMN, yang turut menyumbangkan setetes darah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Diantaranya rekan-rekan Media, TNI, Polri, BUMN dan beberapa organisasi keagamaan,” tambahnya. (KB-04)


Modus Ajak Jalan-Jalan, Karyawan Toko Nyaris Diperkosa Teman Lelakinya

Permalink - Posted on 2018-03-31 03:44

Kota Bima, KB.- Seorang gadis asal Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, nyaris diperkosa teman lelakinya. Gadis tersebut merupakan karyawan salah satu Toko di Kota Bima. Sebut saja Bunga (Bukan Nama Sebenarnya), gadis berusia 20 tahun ini, dijemput dari tempat kerja oleh AD (21) warga Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, pada Selasa Malam (27/03/2018) lalu.

Pelaku AD, Berhasil diamankan petugas.
KBO Intelkam Polres Bima Kota, IPDA Suratno kepada kabarbima.com menjelaskan, bahwa pada  hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita telah diamankan seorang pelaku percobaan pemerkosaan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/42/III/2018/Sek Rasanae Barat, tanggal 28 Maret 2018.

Menurutnya, AD diamankan polisi karena dilaporkan korban dengan tuduhan melakukan tindakan percobaan pemerkosaan di rumah kosong milik pelaku yang berada di lingkungan Manggemaci RT.03 RW.01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Suratno mengulas kronologi kejadian berdasarkan laporan korban. Pada malam itu, pelaku menjemput korban di tempat kerjanya untuk diatar pulang kerumahnya. Namun dalam perjalanan pulang, pelaku tidak membawa korban kerumahnya. Melainkan diajak jalan-jalan sampe ke pantai Amahami, kemudian pelaku membawa korban ke rumah kosong yang berada di TKP.

"Setelah sampai di rumah itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan intim. Namun korban menolaknya dan pelaku terus memaksa dengan mencekik leher korban sambil menutup mulut korban dengan menggunakan bantal. Pelaku kemudian menarik paksa celana korban hingga sobek namun korban tetap berontak dan berteriak meminta tolong," jelasnya.

"Mendapat penolakan dari korban, kemudian pelaku memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan mengepal.Akibatnya bibir korban mengalami luka robek,"lanjutya mengulas cerita korban. 

Baca Juga : Di Dompu Heboh, Seorang Kakak Perkosa Adik Kandungnya Sampai Hamil 6 Bulan

Siswi SMP Diperkosa Oknum Santri

Gara-Gara Numpang WC, Siswi ini Hamil 3 Bulan


Usaha korban meloloskan diri dari penguasaan pelaku pun berhasil. Korban lari keluar rumah dan meminta tolong warga yang ada di sekitar TKP. Sedangkan pelaku langsung melarikan diri setelah korban berhasil lolos dari jeratannya.

"Saat itu korban langsung melaporkan kejadian yang menimpanya di Polsek Rasanae Barat. Adapun Barang Bukti (BB) yang diamankan 1 (satu) buah celana kulut motif batik yang sudah robek pada bagian kanan dari ujung bawah sampe atas dan  1 (satu) buah bantal," bebernya. 

BB Celana Korban yang disobek pelaku.
Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 23.00 wita, Anggota Unit Reskrim Sektor Rasanae Barat mendapat Informasi dari masyarakat bahwa pelaku sudah kembali ke rumahnya.  Anggota Unit Reskrim Sek Rasbar yang dibantu Bhabin Manggemaci menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan pencarian di rumahnya ternyata pelaku sudah tidak ada. Kemudian diinformasikan lagi oleh salah satu warga bahwa pelaku sedang duduk di bengkel samping toko Sadar Kelurahan Paruga. 

"Personil langsung menuju Bengkel tempat pelaku berada dan berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan," urainya. 

Saai ini, kasus tersebut sedang dilakukan proses sidik di Polsek Rasbar. (KB-01)


LKPJ 2017: Fakta ataukah Fiktif?

Permalink - Posted on 2018-03-29 11:11

Pembangunan Bima Dalam Angka, Antara Statistik dan Realitas Ramah Tinjauan Sosiologis

Oleh: Satria Madisa

Hebat. Bupati Bima 27 Maret 2018 menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran (LKPJ) Akhir 2017, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima. Bupati Bima dalam laporannya menyampaikan fokus pembangunan dalam menerjemahkan Visi Ramah sebagai medium untuk ''menguji'' Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam upaya membangun Bima. Berikut kutipan Laporannya seperti dikutip di media online Kabarbima.

''Pada pelaksanaan kinerja pemerintah daerah tahun kedua ini, sasaran kinerja pemerintah daerah sepenuhnya berfokus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Bima adalah “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal". Visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum.
3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada laporan tersebut menyajikan keberhasilan Bima Ramah selama kurun waktu 2016-2017. Diantaranya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang tiap tahun menurun, IPM yang tiap tahun naik, Pengelolaan keuangan Daerah yang rapi, Pendapatan Asli Darah (PAD) yang tiap tahun naik, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, supremasi hukum,  pendidikan dan kebudayaan, singkatnya prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Seperti  yang kita ketahui bersama bahwa Nota Pengantar LKPJ merupakan hal yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai medium transparansi dan akuntabilitas Pemda terhadap Publik.

Saya menyadari bahwa objek tulisan ini sangatlah luas. Apalagi menyangkut semua sektor Pemda dalam menjalankan tugas konstitusional dan kepemimpinan, dengan angka dan jumlah anggaran yang meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), PAD data statistik. Yang memang dibungkus dengan prestasi normatif. Sebagai contoh tentang pengelolaan keuangan yang menjadikan opini (sertifikat) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Belakangan ini masalah WTP,  kepala Daerah rela mengeluarkan uang ratusan juta untuk menyuap BPK untuk mendapatkan sertifikat WTP. Bisa jadi karna WTP jadi dalih dan alibi pemda dalam menjelaskan dan meyakinkan publik tentang pengelolaan keuangan Daerah dan tentu ini bukan kepala daerah kita semua.

Tulisan ini hanya memfokuskan pada kajian sosiologi masyarakat, karna sekirannya angka dan data tidak sepenuhnya menjelaskan kenyataan. Bahkan keakuratan bisa di ''spekulasi''. Data statistik inikan prodak pemerintah.

Relevansj LKPJ dan Pembangunan Bima?.

Setelah saya membaca Nota pengantar LKPJ sedikitnya ada 3 indikator sebagai legitimasi dalam menjelaskan keberhasilan Bupati. Angka, data, dan prestasi yang didapat oleh bupati. Sebut saja dalam hal pendidikan dan kebudayaan yang indikatornya Bupati mendapatkan penghargaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD tahun 2017. Hebat bukan?. 
Bahkan mencengengkan, Dibidang Perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 sebagai juara ketiga (Daerah dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik. Waowww.  Begitupun sekfor lain yang selalu dibungkus dengan prestasi ''normatif" dan angka.

Lalu bagaimana dengan sosial kemasyarakan (sosiologi masyarakat) bima ramah?.

Pembaca yang budiman yang ingin mengetahui prestasi yang disusun dengan angka, data statistik  dan prestasi yang dituangkan lewat LKPJ bisa dilihat di Kabarbima. Kemudian "mendialogkan" dengan ramahnya bima dalam dua tahun. Tentu dilingkup yang terdekat berupa sosial kemasyarakatan. Seperti komitmen menerjemahkan  lima poin visi ramah diatas dengan misi. Dan itupun "motivasi" tulisan ini. Karna keakuratan data dan angka bukan kompetensi penulis yang masih awam ini.

Bima religius, Aman, Makmur, dan Handal bisa kita tafsirkan secara terpisah. Sebut saja religius itu apa indikatornya bagaimana dan tolak ukurnya pencapaiannya apa. Bisa juga ditafsirkan dalam teks "ramah". Disinilah pesan tersirat bahwa perumusan visi bima ramah itu dengan tingkat intelektual yang matang dengan pengetahuan akan filosofi, sosiologi, dan yuridis terhadap fakta bima sebelum IDP.  Visi yang kaya dan tentunya sesuai dengan kebutuhan bima. Tentu pembaca punya sudut pandang yang berbeda,  dan hanya IDP-Dahlan yang mengantongi makna ramah yang sebenarnya.

Aspek yang vital dalam pembangunan daerah yakni pembangunan manusia. Membangun dengan menjadikan kualitas manusia sebagai medium dalam membangun daerah dan sebagai indikator mutlak. Membangun manusia lebih harus diutamakan daripada membangun tembok. Poin kedua pembangunan infrastruktur. Dalam dua tahun IDP-Dahlan apa saja pembangunan yang sukses,  bagaimana format dari prestasi perencanaan pembangunan terbaik ketiga skala nasional itu. Dan bagaimana dengan relevansinya dengan bima ramah.

Iklim pembangunan sangat ditentukan iklim masyarakatnya. Manakalaa keamanan bisa dirasakan tentu melahirkan kenyaman. Kalau sudah nyaman tentu pembangunan bisa dirasa. Sebut saja Peningkatan sektor pariwisata ditengah disintegritas daerah (Mayat pulang ojek, konflik komunal, bencana banjir, pembegalan, KKN, premanisme,) itukan bulshit. Begitupun dengan sektor lainnya.

Dalam hal pertanian pemerintah tidak memprogramkan petani untuk bertani. Sepantasnya Pemda mengangkat derajat petani dengan bantuan pupuk, bibit, dan menetapkan standar harga. Dalam hal ini korupsi pengadaan bibit bawang merah, kadelei, jagung dilingkup pemda bukti rill absennya pemerintah dalam membangun pertanian. Supremasi hukum sebenarnya untuk siapa?. 
Sudah berapa regulasi dalam hal pertanian untuk meningkatkan optimisme petani dalam bertani?.

Omong kosong tentang peningkatan sektor kelautan untuk masyarakat pesisir juga turut dihadirkan sebagai prestasi yang mengurangi anggaran dan sudah dihabiskan. Dikecematan Soromandi (pesisir) faktanya tidak pernah diperhatikan. Omong kosong pariwisata berbasis budaya juga turut diproklamirkan. Heran, LKPJ itu fakta ataukah fiktif?.

Dari berbagai macam sektor yang dijelaskan hanya menyisahkan satu pokok yang subtansial. Anggaran yang dihabiskan rata-rata diatas 97% dibungkus dengan data dan prestasi.  Dilapangan jauh panggang dari api.

Pembangunan  bima ramah dalam angka tersebut jadi alasan pembenar ketidakramahan bima. Dan karna satu prestasi digeneralisir sukses dan ramah. Sebagai contoh apa keterkaitan Bunda Paud Nasional dengan pendidikan dan kebudayaan.

Logika data dan angka memang jadi trend utama alibi pemerintah dalam menyuguhkan keberhasilannya. Dan yang dilaporkan hanya prestasi saja. Problem, hambatan dan tantangan tidak pernah diekspos. Saya selalu membayangkan nota LKPJ pemda melaporkan tumpang tindih pengelolaan keuangan, KKN, masalah disintegrasi sosial dan semacamnya.

Supremasi hukum dalam ruang lingkup pemda juga bermasalah. Pemerintahan good governace dan profesionalisme birokrasi terasa jauh dari visi ramah. Dugaan korupsi di dua tahun IDP-Dahlan menggema. Yang diduga melibatkan aktor-aktor penting Pemda. Publik masih "menolak lupa" korupsi pengadaan bibit bawang merah, fiberglas, kedelai dan lain-lain. Dan ditetapkan salah seorang tersangka devinif dalam posisi elit pemda merupakan bukti rill bahwa supremasi hukum hanyalah gincu penghias tata kelola pemerintahan. Korupsi dilingkup pemda secara teoritis aplikatif turut menyediakan "akses" anomali pembangunan daerah.

Nalar objektif tentu melihat presentasi LKPJ itu tidaklah lain dari alasan normatif yang masih jauh dari kenyataan sosial bima ramah. Bima yang religius, aman, makmur dan handal di berbagai sektor pemerintahan dan SKPD. Sebagai laboratorium uji kelayakan tugas dan fungsinya. Kemudian dipertanggungjawabkan dihadapan publik. 
Sudahkan bima "ramah" dalam hal profesioanalisme birokrasi, good governance dan kerja-kerja SKPD. Sebut saja dibidang pendidikan dan kebudayaaan yang bebas pungli, pertanian yang bebas "politisasi petani",  peningkatan sektor pariwisata  yang berbasis budaya, dan meramahkan manusia bima?.
Karna dua tahun Bima ramah jauh dari prospek publik. Entahkah itu kengguncangan sosial, korupsi, mayat pulang ojek, pungli, dan ketimpangan sosial.

Masih banyak daerah dikabupaten bima yang dipinggirkan keberadaanya ditengah kemiskinan yang tiap tahun menurun dan prestasi yang didapatkan oleh Bupati. Masih banyak kok akses jalan raya yang belum disentuh dengan "lipstik" selama sejarah lahir Kabupaten Bima. Singkatnya masyarakat yang hanya mengenal nama tapi tidak mengenal rupa.

Karna  LKPJ ini merupakan tuntutan konstitusional, tentu ini wajib dilakukan dan dipoles dengan prestasi dan data. Pertanggungjawaban Anggaran 2017 yang katanya telah dilakukan untuk pembangunan Bima. Pembangunan manusia maupun infrastruktur.

LKPJ 2017 semoga dievaluasi problem-problem struktur maupun kultur yang menutup ruang "ramah" dalam semua aspek pembangunan bima.  Karna sejatinya masyarakat bima gak tahu data statistik dan prestasi yang acap kali jadi promosi. Tapi bagaimana Pemda dengan visi ramahnya benar-benar bisa meramahkan bima.

Bupati Bima harus memimpin gerakan struktur dan kultur untuk membangun Bima bukan dengan angka ataupun persen anggaran telah dihabiskan tapi untuk apa anggaran itu dihabiskan. Akhir kata Bima Ramah Bima Berbenah. Semoga IDP-Dahlan selalu dalam keadaan sehat. Masih ada 3 Tahun untuk meyakinkan publik bahwa bima direncanakan ramah.
Tentu membangun bima tidak bisa dilakukan semudah jalan-jalan tapi saya percaya komitmen kolektif Pemda yang bersinergi dengan masyarakat, optimisme akan kita semua jemput. (***)

Mataram 29 Maret 2018


Sekda Kota Bima Buka Kegiatan PMTB

Permalink - Posted on 2018-03-29 11:05

Kota Bima,KB.- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, DR. Ir. Syamsuddin, MS, membuka secara resmi kegiatan survei penyusunan Disegregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2018, Kamis (29/03/2018). Kegiatan tersebut, berlangsung di aula Hotel Mutmainnah Kota Bima yang diikuti oleh puluhan orang dari jajaran Pemkot Bima dan juga kalangan pengusaha yang ada di Kota Bima. 

DR. Ir. Syamsuddin, MS
Pada kegiatan itu, juga hadir dua orang panelis untuk memberikan presentasi selaku kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu, Joko Pitoyo Novaruddin, dengan Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kota Bima, Ilham, ST yang dipandu oleh moderator, Ir. Khairuddin M.ALi, M.Ap. 

Sekda Kota Bima, DR. Ir. Syamsuddin MS, yang dikonfirmasi  awak media usai membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan sosialisasi PMTB ini bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia khususnya di Kota Bima menurut jenis barang modal, lapangan usaha dan sektor institusi. 

"Serta untuk meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan invenstasi,"jelasnya. 

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik pasal 11 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2018. 

"Itulah yang menjadi landasan dari pelaksanaan kegiatan ini,"terangnya. 

Dikatakannya, sasaran dibalik kegiatan ini yaitu untuk terwujudnya hasil survei penyusunan disagregasi PMTB yang berkualitas khususnya data neraca yang terkait dengan investasi. Demi terwujudnya harapan itu, dihimbau kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan baik. 

"Selain itu, peserta dapat memetik materi presentasi yang disampaikan oleh dua orang panelis untuk diaktuaslisasikan sebagaimana yang diharapkan bersama,"pintanya. 

Kegiatan sosialisasi tersebut, juga diisi dengan tanya jawab dan diskusi umum antara dua orang panelis dengan para peserta yang dipandu oleh moderator Ir. Khairuddin M.Ali, M.Ap. (KB-04/05).


Ini Janji Politik Manufer Untuk Warga Kolo

Permalink - Posted on 2018-03-28 14:02

Kota Bima, KB.- Rabu (28/03/2018) sore tadi, Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin,SE dan Hj.Ferra Amalia,SE MM (Manufer) mengukuhkan tim seribu lebih orang di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota Bima.

Saat Pengukuhan Tim
Sebelum masuk ke kelurahan Kolo, Pasangan Manufer sudah disambut masyarakat Kolo di sekitar Pantai Kolo. Nampak ribuan masyarakat memadati jalan hingga ke lokasi acara di lapangan Kolo. Sehingga saat itu, lingkungan Kolo berubah jadi Merah dan Biru akibat banyaknya warga yang menyambutnya.

Pantauan langsung kabarbima.com, khusus warga Kolo diprioritaskan untuk berada di kursi di dalam tenda yang telah disiapkan. Namun karena banyaknya warga Kolo yang hadir, sehingga banyak warga Kolo yang duduk diluar tenda bersama beberapa masyarakat lain yang datang dari Kota Bima, untuk bersilaturahim dengan warga Kolo.

Karena tak cukup Tenda, warga berdiri diluar.
Dalam pidatonya, H. Arahman yang didampingi Umi Ferra menyampaikan janji politiknya untuk warga Kolo ketika tuhan menghendaki mereka jadi Walikota dan Wakil Walikota nantinya. Janji politik tersebut langsung diutarakannya, setelah salah seorang warga menyampaikan aspirasinya.

"Jika Allah menakdirkan kami sebagai Walikota dan Wakil Walikota nantinya, janji politik kami berdua yang akan dilaksanakan pada tahun pertama, yaitu menuntaskan jalan di ujung Utara Kelurahan Kolo hingga perbatasan Wera," tuturnya.

Janji politik yang kedua disampaikan lelaki yang akrab disapa Aji Man ini, ialah menyulap lapangan Karang Taruna Kolo menjadi lapangan yang representatif.

"Janji Politik yang kedua, kami akan menjadikan lapangan ini menjadi ruang terbuka hijau. Menjadi taman yang representatif dan hampir sama dengan  taman yang ada di Kota Bima. Taman itu nantinya dilengkapi dengan lampu-lampu dan wifi untuk anak muda sebagai sarana berinteraksi. Lapangan ini juga akan dilengkapi dengan sarana olahraga," ujarnya lantang.

Menurutnya, Janji tersebut harus dicatat oleh warga Kolo, karena Janji pemimpin adalah sumpah. Pada saat itu, dirinya langsung meminta tim sekretariat untuk mencatat janji politiknya dengan warga Kolo. (KB-01)



NOTA PENGANTAR LKPJ AKHIR TAHUN 2017 BUPATI BIMA

Permalink - Posted on 2018-03-28 12:24

(Kerjasama Media Kabar Bima Dengan Bagian Adm.Pemerintahan Setda Kabupaten Bima)

.

BUPATI BIMA
NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI BIMA

Disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima
27 Maret 2018

Bismillahhirrahmaanirrahiim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang Kami Hormati
·      Pimpinandan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bima;
·      Wakil Bupati Bima;
·      Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima dan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima;
·      Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Para Kepala Bagian, Pejabat Eselon III dan IV serta Staf LingkupPemerintah Kabupaten Bima;
·      Pimpinan Instansi Vertikal, BUMNdan BUMD;
·      Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda dan Wanita;
·      Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Keagamaan;
·      Para Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, dan Karang Taruna atau perwakilan lembaga masyarakat se-Kabupaten Bima;
·      Rekan-rekan Insan Pers;
·      Singkatnya Hadirin Sidang Dewan Yang terhormat.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bima dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bima  Akhir Tahun Anggaran 2017.
Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi segenap umatnya hingga akhir zaman. Amin Ya Rabbal Alamin.
Hadirin Sidang Dewan Yang Berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini,ijinkan saya beserta Saudara Wakil Bupati Bima menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017. Demikian pula kepada rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Insan Pers serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahanbaik pemerintahan umum, pembangunan maupun pembinaan sosial kemasyarakatan.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Mengawali penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, perkenankan kami menyampaikan rasa prihatin atas berbagai musibah bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Bima kita tercinta. Bencana banjir dan tanah longsor, disamping merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh faktor alam, juga diakibatkan oleh faktor perilaku kita dalam pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan tata ruang, pengelolaan sampah, dan beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dilaksanakan secara sinergi, terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak pada seluruh jajaranpemerintahan dan masyarakat melalui penyadaran pola perilaku masyarakat yang mampu menjaga kelestarian alam, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan generasi masa kini dan generasi mendatang secara layak dan bermartabat.
Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bima merupakan bencana yang juga dialami di daerah-daerah lainnya dan berdampak pada kerugian sektor pertanian dan infrastruktur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bima bersama dengan pemerintah daerah lain melakukan langkah-langkah strategis penanganan banjir melalui normalisasi dan revitalisasi sungai, pembangunan waduk/embung dan penataan ruang daerah hulu.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2017 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai salah satu media transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2017. Disamping itu penyampaian pengantar ini merupakan gambaran capaian kinerja yang mencakup rangkuman keterangan atas pelaksanaan kebijakan, skala prioritas program dan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bimaselama Tahun Anggaran 2017. Oleh karena itu, penyampaian LKPJ di hadapan Sidang Dewan yang terhormat ini, merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin partisipatif, transparan dan akuntabel.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
            Pada pelaksanaan kinerja pemerintah daerah tahun kedua ini, sasaran kinerja pemerintah daerah sepenuhnya berfokus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Bima adalah “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.” Visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:
1.    Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2.    Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum.
3.    Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
4.    Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
5.    Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Sebagai perwujudan misi Kabupaten Bima dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah terus menerus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan dari  tahun 2015 sebesar 15,78% kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 15,31%. Sementara pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 15,10% atau mengalami penurunan lebih kurang sebesar 0,21%.
Berbagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan telah dijabarkan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan serta upaya peningkatan kegiatan ekonomi secara umum. Namun demikian, dalam beberapa tahun kedepankemiskinan masih merupakan urusan yang sangat serius di Kabupaten Bima, sehingga diperlukan peningkatan efektifitas dan optimalisasi program-program penanggulangan kemiskinan baik melalui pengembangan etos kerja, semangat kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
Dari aspek kualitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)merupakan indikator kinerja pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan perhitungan, IPM Kabupaten Bima pada tahun 2015 mencapai 63,48 dan pada tahun 2016 naik menjadi 64,15, sedangkan untuk tahun 2017 angka IPM diprediksikan naik sebesar 1,06 menjadi 65,21.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Sepanjang tahun 2017, kita dapat mencatat beberapa prestasi yang cukup membanggakan, pencapaian yang diraih merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, diantaranya  :
·        Dibidang Pengelolaan  Keuangan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI.
·        Dibidang Perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 sebagai juara ketiga (Daerah dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik) dan Penghargaan Kabupaten Paling Akseleratif Dalam Penurunan Angka Kemiskinan 2017 dan terbaik ketiga se-Provinsi NTB.
·        Dibidang Perhubungan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima telah menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan NAM AIR yang melayani dengan rute Bima–Denpasar dan pada tahun 2018 NAM AIR telah melayani rute Bima-Lombok.
·        Dibidang Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2017 Radio Republik Indonesia Bima atau RRI Bima resmi mengudara di Bima dan berkantor di Desa Kalampa Kecamatan Woha.
·        Dibidang Kesehatan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima meraih penghargaan sebagai daerah yang mampu menurunkan angka Stunting (kekurangan gizi) pada balita selama tiga tahun terakhir.
·        Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bupati Bima atas nama Pemerintah Kabupaten Bima mendapat Anugerah Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nasional Tahun 2017 dari Dirjen PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
·        Dibidang Kinerja Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2017 dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima  mengalami kenaikan dari 52,72 pada hasil evaluasi tahun 2016 menjadi 58,13 pada hasil evaluasi tahun 2017.
·        Dibidang Administrasi Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bima menerima penghargaan berupa Piagam Penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kategori Level 2 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB. Target Level Kapabilitas APIP Kabupaten Bima yaitu dari level 2 ke level 3, sehingga masih diperlukan pendampingan dan self assessment dalam upaya meningkatkan Kapabilitas APIP ke level 3.
·        Dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kabupaten Bima sejak tahun 2016 telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Pada tahun 2017 terdapat 10 dinas yang terintegrasi rencana aksi ini dan pada tahun 2018 ini diarahkan pada 14 dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Ruang lingkup maupun materi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 secara garis besar terbagi atas 2 (dua) materi pokok, yaitu Laporan Tentang Capaian Kinerja Keuangan Daerah selama tahun 2017 dan Laporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan selama tahun 2017.Gambaran realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum audit BPK dapat disampaikan sebagai berikut :

 I.       Pengelolaan Pendapatan Daerah, Total  Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan ditargetkan sebesar                        Rp. 1.680.689.730.830,39 (Satu triliun enam ratus delapan puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah tiga puluh sembilan sen) dan terealisasi sebesar Rp. 1.686.791.502.104,05 (Satu triliun enam ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua ribu seratus empat rupiah nol lima sen) atau 100,36 %.

Rincian pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1)    Pendapatan Asli Daerahsetelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 199.833.654.569,39 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan terealisasi sebesar Rp. 188.124.062.777,05 (Seratus delapan puluh delapan milyar seratus dua puluh empat juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah nol lima sen) atau 94,14 %.
2)    Dana Perimbangan setelah perubahan ditargetkan sebesar      
Rp. 1.268.200.045.000,00 (Satu triliun dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus juta empat puluh lima ribu rupiah)  dan terealisasi sebesar Rp. 1.269.755.514.037,00 (Satu triliun dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau 100,12%.

3)    Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 212.656.031.261,00 (Dua ratus dua belas milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 228.911.925.290,00 (Dua ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)  atau 100,64%.

II.        Pengelolaan Belanja Daerah,  Total Belanja dalam Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan adalah sebesar
Rp
. 1.803.843.612.249,11 (Satu triliun delapan ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah sebelas sen) dan terealisasi sebesar Rp. 1.662.901.947.395,49 (Satu triliun enam ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) atau 92,19%. Rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1)   Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 1.028.751.643.135,11 (Satu triliun dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah sebelas sen) dan terealisasi sebesar Rp. 972.084.233.172,49 (Sembilan ratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen) atau 94,49 %.
2)   Belanja Langsung
Belanja Langsung pada tahun 2017 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 775.091.969.114,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 690.817.714.223,00 (Enam ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau 89,13%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah mendapat tugas untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Berikut kami sampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017 berdasarkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
Penyelenggaraan Urusan Konkuren. 
Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dapat kami sampaikan Urusan Wajib yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

1.    URUSAN PENDIDIKAN  
Pada Urusan Pendidikan,yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp
. 101,27 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 98,3 milyar atau 97,06% melalui Porgram Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Pendidikan Non Formal; dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2017 urusan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dan SLB telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Capaian kinerja pada urusan pendidikan ini dapat dilihat sebagai berikut: Angka Melek Huruf (AMH) terus mengalami peningkatan dari 93,49 % di tahun 2016 menjadi 93,89% di tahun 2017.
Demikian halnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI naik dari 99,74% tahun 2016 menjadi 99,78% pada tahun 2017. Angka partisipasi murni SMP/MTs naik dari 94,27% tahun 2016 menjadi 95,07% pada tahun 2017, serta Angka kelulusan SD/MI naik dari tahun 2016 sebesar 99,08% menjadi 100% pada tahun 2017.
Sementara itu, Angka kelulusan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 99,76% pada tahun 2016 menjadi 100% pada Tahun 2017, Angka putus sekolah SD/MI turun dari 0,26%  menjadi 0,02% dan  Angka putus SMP/MTs turun dari 0,08% menjadi 0,0002% pada Tahun 2017. Jumlah guru berstandar ijazah S1/D-IV naik dari 74,63% menjadi 82,65% pada tahun 2017 dan rata-rata lama sekolah di tahun 2017 adalah 7,68 tahun dan jumlah guru sertifikasi tahun 2016 sebanyak 3.597 guru bertambah menjadi  2.883 guru pada tahun 2017.
2.     URUSAN KESEHATAN
Dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2017 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 68,508 milyar baik melaui dana DAK dan dana Dau yang diarahkan pada organisasi beberapa kegiatan pelayanan dasar antara lain untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 3,3 milyar, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 890 juta, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebesar Rp. 505 juta, serta perbaikan sarana dan prasara puskesmas dan rumah sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.30,415 milyar. Total realisasi urusan kesehatan sebesar Rp. 62,538 milyar atau 91,28%.
Capaian kinerja urusan kesehatan pada tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya persentase ibu hamil yang ditargetkan sebanyak 11.364 jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 10.847 atau sebesar 95,45%. Capaian tersebut mengalami peningkatan 3,80% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Disamping itu, Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2016 sebanyak 182 desa 95% bertambah pada tahun 2017 sebanyak 187 desa atau 97,09%. sedangkan Cakupan Posyandu Aktif adalah  60,51%. Cakupan Rumah Tangga Sehat naik dari  28,80% menjadi 47,65% pada tahun 2017.
Demikian pula Cakupan Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat naik dari 28,8% pada tahun 2016 menjadi 47,65% pada 2017 dan Cakupan Persalinan di sarana kesehatan  naik dari 92,30% menjadi 94,78%. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan di tahun 2017 terlayani seluruhnya. Penemuan pasien baru TB (BTA Positif) meningkat dari 31,27% menjadi 47,21% pada tahun 2017. Namun angka Kesembuhan penderita TB (BTA Positif) meningkat dari 46,85% menjadi  72,84%.
Pada tahun 2017  penaganan penyakit HIV/AIDS (ODHA) sejumlah 20 orang sudah tertangani. Cakupan Kepala Keluarga dengan sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan adalah 85,17% dari jumlah Kepala Keluarga. Sedangkan penduduk menggunakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 81,14% dari jumlah penduduk dan jumlah Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan sebanyak 88 desa dari 191 desa.
Kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan 557 tenaga kesehatan yang tersebar pada pusat-pusat kesehatan masyarakat di 18 kecamatan.
3.     URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup,  pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 3,59 milyar yang diarahkan melalui beberapa program kegiatan antara lain, Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan; Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Rehabilitasi dan Pemilahan Cadangan Sumber Daya Alam; serta Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Realisasi anggaran pada urusan ini sebesar Rp. 3,23 milyar atau 89,97%.
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima telah membentuk 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Persampahan di Kecamatan Woha, Kecamatan Bolo dan Kecamatan Sape.
4.     URUSAN PEKERJAAN UMUM
Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 171,95 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 164 milyar atau 95,38% dan khusus untuk pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran sebesar
Rp.
170 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 162 milyar atau 95,43%. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk  pembangunan jalan dan jembatan, Pembagunan irigasi,  serta Penataan Ruang.
Panjang jalan Kabupaten Bima hingga tahun 2016 adalah 789,12 km dan bertambah 42,491 kilometer sehingga total panjang jalan menjadi 831,611 km pada tahun 2017. Panjang jalan kondisi baik tahun 2017 adalah 271,92 km atau 32,70%.
Perlu kami sampaikan bahwa penambahan jalan sepanjang 42,491 km tersebut untuk membuka keterisolasian desa-desa wilayah selatan Kabupaten Bima mulai dari Desa Tamandaka, Desa Waduruka, Desa Karampi, dan Desa Pusu. Dan Alhamdulillah sampai akhir tahun 2017, pemerintah daerah mampu membuka keterisolasian wilayah sehingga seluruh desa di Kabupaten Bima sudah dapat di akses melalui jaringan jalan dan jembatan. Pada tahun 2017 total panjang jembatan Kabupaten Bima adalah 1,51 kilometer dan berjumlah 144 unit yang mengalami penambahan dari sebelumnya panjang 1,27 kilometer dan berjumlah 100 unit pada tahun 2016. Namun, tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bima adalah terus berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi  jalan dan jembatan yang rusak tersebut.
 Jika dibandingakan dengan tahun 2016, rasio jaringan irigasi meningkat dari 40% naik menjadi 45%, dan drainase/saluran pembuangan air naik dari  42% menjadi  46%.  Luasareal yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Bima dalam kondisi baik naik dari 11.241 hektar menjadi 22.821 hektar pada tahun 2017.
5.     URUSAN PENATAAN RUANG
Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,93 milyar dan terealisasi sebesar
Rp. 1,75 milyar atau 90,93% yang dimanfaatkan untuk Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang. Penataan ruang untuk sempadan jalan
yang digunakan pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar di pusat kota kecamatan yang awalnya sebesar 87% pada tahun 2016 turun menjadi 71% pada tahun 2017.
Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik mengalami kenaikan dari 31,12% pada tahun 2016 menjadi 45% pada tahun 2017. Sementara itu, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disusun sampai tahun 2016  sebanyak 3 dokumenRDTR dan pada tahun 2017 telah tersusun sebanyak 4 dokumen dari 18 kecamatan.
6.     URUSAN PERUMAHAN
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 58,17 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 56,21 milyar atau 96,61% yang diarahkan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Limbah sebesar Rp. 11,5 milyar; Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp. 15,3 milyar, Pengembangan Perumahan dan Permukiman Rp. 3,1 milyar; dan Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau Rp. 1,7 milyar dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp. 25,4 milyar.
Pada tahun 2017 cakupan rumah tangga terlayani air bersih naik dari 83,03% menjadi 99,37%. Luas Lingkungan Permukiman Kumuh yang tertangani naik dari  3,27% menjadi  8,00%. Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar  53,21% naik menjadi 54,00%. Persentase Pemenuhan Lahan Terbuka naik  dari 20% menjadi  45% dan bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) naik dari 1,4% menjadi  2,16% pada tahun 2017.
7.     URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,21milyar dan terealisasi sebesar Rp. 2,1 milyar atau 94,81% yang digunakan untuk Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) organisasi dan jumlah organisasi olahraga sebanyak 2 (dua) organisasi.  Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak  8 (delapan) kali dan jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 13 event. Sementara itu sarana lapangan olahraga  naik dari 219 menjadi 328 pada tahun 2017 dan jumlah gedung olah raga sebanyak 2 (dua) unit.
Pada tahun 2017 salah seorang siswa dari Kabupaten Bima mewakili Provinsi NTB untuk menjadi pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan HUT RI ke 72 di Istana Merdeka Jakarta. Dibidang olahraga terdapat 13 orang yang berprestasi di empat cabang olahraga atletik, bulutangkis, pencak silat dan renang mewakili Kabupaten Bima ditingkat provinsi dan satu orang mewakili Provinsi NTB ditingkat nasional di cabang bulutangkis.
8.     URUSAN PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2,54 milyar yang diarahkan melalui program antara lain, Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis; danPeningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,27 milyar atau 89,39%.
Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp. 77,19 milyar pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 112,22 milyar pada tahun 2017,  dan  jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 2.050 ijin pada tahun 2016 naik menjadi  2.320 ijin pada tahun 2017.
9.     URUSAN KOPERASI DAN UKM
Terkaitpenyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung gerakan koperasi, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,75 milyar pada tahun anggaran 2017 yang di arahkan pada program antara lain, Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif;Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; danPengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,59 milyar atau 93,98%.
Jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 173 unit pada tahun 2016 bertambah menjadi 220 unit pada tahun 2017 dan jumlah pengelolanya dari  1.823 orang menjadi 1.907 orang. Sedangkan volume usaha 2017 sebesar 110, 9 Milyar meningkat bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 96,5 milyar. Pada tahun 2017 nilai permodalan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bima naik dari
Rp. 485,72 milyar  menjadi 495,74 milyar. Sementara itu jumlah usaha mikro dan kecil naik dari 48 UKM menjadi 857 UKM.
Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar 2 milyar yang terdiri dari 1 milyar untuk dana hibah kelompok usaha dan 1 milyar dalam bentuk dana bergulir koperasi. Dukungan anggaran ini diharapkan akan mampu mengurangi peran rentenir di tengah masyarakat.
10.      URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dalam penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil, dapat kami sampaikan alokasi anggaran belanjauntuk Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2017  sebesar Rp. 3,479 milyar. Alokasi anggaran tersebut antara lain mencakup kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Catatan Sipil dan beberapa kegiatan peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Elektronik pada tahun 2017 sebanyak 362.350 jiwa dengan Penduduk wajib KTP sebanyak 401.542 jiwa tercapai 90,24%, sehingga masih tersisa 39.192 Jiwa atau 9,76%. Sedangkan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak 163.937 lembar dari 179.761 tercapai 91,20%, Akta Perkawinan sebanyak 160 lembar, Akta Kematian sebanyak 115 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 157.296 dari jumlah penduduk 578.036 jiwa dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 3,287 milyar atau 94,54%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
11.      URUSAN KETENAGAKERJAAN
Dalam Urusan Ketenagakerjaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3,36 milyar dan terealisasi sebesar Rp.3,16 milyar atau 93,98%, dimanfaatkan untuk Program Pelatihan Berbasis Kompetensi sejumlah 80 orang; Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sejumlah 80 orang dengan diberikan masing-masing peralatan mesin jahit 16 unit, las listrik 16  unit serta alat pembuatan kue 32 set dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja serta Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dalam bentuk pengiriman Tenaga Kerja keluar negeri sejumlah 1.327 orang.
Sampai tahun 2017 angkatan kerja yang terdaftar di Kabupaten Bima berjumlah 238.112 orang dengan jumlah pekerja sebanyak 2.791 orang. Sementara itu, angkatan pencari kerja berjumlah
1.936 orang.
Dibidang pengawasan ketenagakerjaan, jumlah penyuluh ketenagakerjaan sampai tahun 2017 sebanyak 400 orang, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.089 orang dan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan sebanyak 68 orang.
12.      URUSAN KETAHANAN PANGAN
Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,29 milyar yang diarahkan melalui program antara lain, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 3,01 milyar atau 91,61%.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik dari  76,75% menjadi 79,59% dan Penanganan Daerah Rawan Pangan naik dari 22 desa menjadi 23 desa. Tahun 2017, cadangan pangan pemerintah sebanyak 20 ton. Sementara itu, terdapat cadangan pangan masyarakat setara beras sebesar 28,48 ton yang tersimpan di lumbung pangan masyarakat.
Ketersediaan energi perkapita berada pada 6.461 kkal/kap/hari dan capaian ini jauh diatas target nasional yaitu 2.200 kkal/kap/hari. Sementara itu ketersediaan energi mencapai 172,1 gram/kap/hari dan capaian ini berada di atas standar nasional yaitu
57 gram/kap/hari.
Demikian juga dengan ketersediaan protein yang mencapai 187,42 gram/kap/hari, jauh diatas standar nasional yaitu 57 gram/kap/hari. Ketersediaan terbesar yang berasal dari kelompok padi-padian disumbang oleh beras dan disusul dengan jagung serta kedelai. Sehingga setiap tahun terjadi peningkatan ketersediaan beras yangditandai dengan meningkatnya ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi dibanding tahun sebelumnya.
13.      URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2017dengan total anggaran sebesar Rp. 1,47 milyar yang diarahkan melalui beberapa program antara lain, Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan kelompok di masyarakat; Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS dengan total realisasi anggaran sebesar
Rp. 1,43 milyar atau 97,01%.
Dari urusan tersebut kasus anak pada tahun 2016 sebanyak 171 kasus menurun menjadi 112 kasus pada tahun 2017.
14.      URUSAN KELUARGA BERENCANA
Terkait Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana, pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,86 milyar, yang diarahkan untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri dan Program Keluarga Berencanadengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,78milyar atau 97,71%.
Keberhasilan urusan keluarga berencana ditunjukan dengan meningkatnya jumlah peserta KB aktif, dari 79,49% menjadi 80,14%. Tempat pelayanan KB di Kabupaten Bima berjumlah 290 unit, sementara itu perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera tahun 2017 berjumlah 114.837 KK.
15.      URUSAN PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2,52 milyar, diarahkan melalui program antara lain, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut; dan Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.  2,41 milyar atau 90,38%.
Keberhasilan pembangunan urusan perhubungan dapat dilihat dari peningkatan jumlah sarana dan prasara perhubungan sebesar 2,87% dan peningkatan jumlah penumpang sebesar 3,79%.
16.      URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika mendapat anggaran sebesar Rp. 1,76 milyar yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain Pengadaan Sarana Pendukung Radio Komunikasi; Peningkatan Pelayanan PPID Kabupaten Bima; dan Pengelolaan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Radio.   
Capaian lainnya dibidang Kominfo adalah terpasangnya
16 pemancar BTS sehingga membuka akses untuk daerah yang terisolir seperti di Kecamatan Langgudu dan Kecamatan Lambu serta lingkar utara Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora. Disamping itu, telah terpasang 89 jaringan internet pada berbagai tempat seperti sekolah, yayasan, lembaga-lembaga sosial, Puskesmas dan fasilitas lainnya di desa-desa terpencil, dengan realisasi sebesar
Rp. 1,66 milyar atau 94,12%.
17.      URUSAN STATISTIK
Penyelenggaraan Urusan Statistik tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.115 juta dan terealisasi sebesar
Rp. 114,68 juta atau 99,72% yang
diarahkan melalui Program Pengembangan Data dan Statistik. Hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan urusan ini adalah adanya data dan statistik daerah yang tertuang dalam Buku Profil Bima Tahun 2017.
18.      URUSAN PERTANAHAN
Pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, baik di pusat Ibukota Kabupaten di Kecamatan Woha, maupun lokasi-lokasi lainnya guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bima.
Pada tahun 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24,5 milyar untuk penyelenggaraan Urusan Pertanahan melalui Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Selama tahun 2017 telah dilakukan beberapa pengadaan tanah antara lain untuk sarana dan prasarana Ibukota Kabupaten, Normalisasi Drainase Utama Perkotaan Kecamatan Woha, lanjutan pembangunan Jalan Dua Jalur Batas Kota-Talabiu Kabupaten Bima di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Pembangunan Embung Talapiti Kecamatan Ambalawi, Tempat Pemakaman Umum Desa Kore Kecamatan Sanggar dan pembangunan akses Jalan Lingkar Desa Maria Utara Kecamatan Wawo.
Khusus pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Lewamori di Desa Sondosia Kecamatan Bolo yang semula dianggarkan pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena terkendala proses dan jadwal waktu pelaksanaan yang tidak cukup, sehingga paket pengadaan tanah tersebut akan dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2018. Hal ini menyebabkan realisasi anggarannya 29,92% atau sebesar Rp. 7,34 milyar.
Selain pengadaan tanah, juga terus direalisasikan kegiatan sertifikasi tanah dan sampai dengan tahun 2017 jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat berjumlah 915 bidang dengan total luas tanah 265,52 hektar.
19.      URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6,11 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 5,98 milyaratau 97,84% yang diarahkan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Melalui Komunitas Intelejen Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan deteksi dini permasalahan sebuah konflik agar akar masalah dapat segera dipangkas sehingga tidak berkembang menjadi lebih besar. Selain itu masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mencegah dan menangani konflik bila hal tersebut benar-benar terjadi. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan sosialisasi dan himbauan tentang penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghormati antara sesama, serta menjaga etika dan budaya kebersamaan.
20.      URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 
Rp. 5,53milyar yang diarahkan pada program antara lain: Pengembangan Data Pembangunan Desa, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,82 milyar atau 87,25%.
Setiaptahun Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tetapmelaksanakan program Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) sebagai unsurpenting untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkansemangat bergotong-royong dalam menggalang partisipasi masyarakat untukmembangun daerah.
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Bima telah mewajibkan penerapan pengelolaan keuangan desa pada
191 desa dengan menggunakan SISKEUDES berbasis aplikasi. Disamping  itu pada tahun 2017 pemerintah daerah telah menggagas pembentukan “BUMDes Bersama” di Kecamatan Bolo dan akan dikembangkan terus pada seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.
21.      URUSAN SOSIAL
Penyelenggaraan Urusan Sosial pada tahun 2017  yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3,28 milyar yang diarahkan melalui program antara lain Peningkatan Kualiatas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial;Pemberdayaan Fakir Miskin sebanyak 6 kelompok (60 orang), Komunitas Adat Terpencil (KAT) 75 KK dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 28.041 jiwa yang telah terbantu pelayanan BPJS sebanyak 18.500 jiwa pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 1.500 jiwa sehingga total penerima bantuan pelayanan BPJS sebanyak 20.000 jiwa. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif dan Anak Terlantar (UEP-AT) 45 orang dalam panti asuhan dan diluar panti 20 orang. Dapat saya jelaskan bahwa capaian BPJS tersebut merupakan program kerja lintas urusan antara dinas sosial dan dinas kesehatan dalam bentuk perlindungan masyarakat beresiko sosial. Disamping itu dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima mendapat alokasi anggaran melalui dana APBN dengan sistem transfer ke rekening KPM sebesar 67,73 Milyar untuk program PKH dengan jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 35.836 KPM dengan sasaran keluga miskin yang sedang menyusui dan memiliki anak balita, memiliki anak yang sekolah, memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia.
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pengelola terbaik peringkat tiga Program Komunitas Adat Terpencil tingkat nasional  dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
22.      URUSAN KEBUDAYAAN
Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1,23 milyar, diarahkan melalui Program Pemanfaatan Informasi Kebudayaan; Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan Pengembangan Nilai Budaya dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.  1,06 milyar atau 85,81%.
Inovasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam mempromosikan budaya dan destinasi wisata sepanjang tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dimulai dari Festival Uma Lengge, Festival Tambora, Festival Tanjung Langgudu, Karnaval Rimpu di Sape dan sejumlah event lainnya di berbagai kecamatan. Hal ini memberikan energi positif bagi jajaran Pemerintah Daerah untuk terus memberikan dukungan terhadap ide dan kreatifitas serta tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat.
23.      URUSAN KEARSIPAN
Penyelenggaraan Urusan Kearsipan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 381,44 juta yang digunakan untuk Program kegiatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arip Daerah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan; dan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan.
Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2017 masih ditangani satu OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, namum demikian jumlah  tenaga pengelola kearsipan naik dari
80 orang menjadi 120 orang. Melalui program tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 377,14 juta atau 98, 87%.
24.      URUSAN PERPUSTAKAAN
Dalam Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 918,2  juta yang dipergunakan untuk Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dengan realisasi sebesar Rp. 911 juta  atau 99,26%.
Pada tahun 2017 jumlah perpustakaan naik dari 5 unit menjadi
10 unit  dan terdapat kenaikan jumlah pengunjung sebesar 35,11% menjadi  3.698 orang. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia naik 17,91% menjadi 13.393 buku dan sejak tahun 2017 telah diluncurkan perpustakaan keliling sebanyak 1 unit.
25.      URUSAN PERSANDIAN
Selanjutnya untuk Urusan Persandian telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 175 juta yang dipergunakan untuk program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa serta Program Pengembangan Persandian Daerah. Realisasi anggaran sebesar          Rp. 174 juta atau 99,46%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya pada Urusan Pilihan, beberapa hal yang dapat kami sampaikan antara lain :
1.    URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2017, dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan; Pengembangan Infrastruktur dan SumberDaya Perikanan; Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; serta Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.  Alokasi anggaran sebesar Rp. 12,237 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 11,74 milyar atau 95,98%.
Dibidang Perikanan dan Kelautan, telah banyak diberikan bantuan untuk para nelayan serta peningkatan kapasitas kelompok-kelompok maka dengan adanya berbagai program oleh dinas kelautan dan perikananan telah dapat meningkatkan produksi sebesar 9.752 ton pada tahun 2017 dan meningkat 84,5% dari produksi sebesar 8.242 ton ditahun 2016 yang telah memberikan tingkat pendapatan petani dan nelayan rata-rata sebesar Rp.1.950.000/org pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 3.125.000/org pada tahun 2017.
2.    URUSAN PERTANIAN
Penyelenggaraan Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2017, dialokasikan anggaran dari dana DAU dan DAK sebesar  Rp. 34,83 milyar yang diarahkan untuk program antara lain Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar
Rp. 7,57 milyar;
Peningkatan Produksi Pertanian sebesar
Rp. 21,29 milyar;
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Rp. 1,2 milyar, sedangkan untuk kegiatan penyuluhan, RPLPT dan perencanaan dalam menunjang program tersebut sebesar
Rp. 4,77 milyar. D
dengan total realisasi anggaran sebesar
Rp. 33,9 milyar atau 97,32%.
Produksi tanaman pangan untuk padi, jagung dan kedelai dari 621.305 ton naik menjadi 679.048 ton atau 9,29%. Sedangkan produksi bawang merah dan cabe turun 17,29% dari 165.604 ton menjadi 136.964 ton. Luas Tanam Tanaman Pangan untuk padi, jagung dan kedelai  pada tahun 2016 adalah 139.688 hektar meningkat menjadi 143.728 hektar pada tahun 2017 dan Luas Tanam Tanaman Hortikultura untuk bawang merah dan cabe adalah 20.344 hektar turun menjadi 12.506 hektar.
Sementara itu Urusan Pertanian Bidang Peternakan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6,85 milyar yang diarahkan pada  program antara lain untuk Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp. 3,28 milyar untuk pengadaan ternak untuk masyarakat berupa sapi, kuda, kambing dan unggas; Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran Rp. 571 juta  untuk inseminasi buatan; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebesar
Rp. 966 juta dengan kegiatan pengadaan obat; dan Peningkatan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar
Rp. 460 juta dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM kelompok tani, dengan total realisasi anggaran sebesar
Rp. 6,17 milyar atau 90,06% pengadaan ternak tersebut sebagai berikut : sapi sebanyak 268 ekor, kuda 6 ekor, kambing 348 ekor dan ayam 18.148 ekor.


3.    URUSAN PARIWISATA
Berkaitan dengan Urusan Pariwisata, pada tahun 2017 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 5,912 milyar yang bersumber dari dana dau dan dak yang diarahkan untuk beberapa program antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5,610  milyar atau 94,9%.
Jumlah kunjungan wisata lokal 6.100 orang pada tahun 2016 menjadi 19.233 orang pada tahun 2017. dan jumlah kunjungan wisata mancanegara naik dari 3.926 pada tahun 2016 menjadi 5.013 orang pada tahun 2107. Sementara itu Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB naik dari 0,38% menjadi  0,43% pada tahun 2017.
4.    URUSAN PERINDUSTRIAN
Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan Urusan Perindustriandan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,3milyar melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/Pengrajin IKM dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 2,22 milyar atau 96,36%. Adapun capaian perkembangan jumlah Ijin Usaha Industri yang diterbitkan secara komulatif sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 1.313 perusahaan naik 1,71% dari tahun sebelumnya.
Disamping itu pelaksanaan urusan perindustrian telah banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Industri Kecil Menengah berupa mesin peralatan dan bahan sebanyak 296 kelompok.
5.    URUSAN PERDAGANGAN
Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesarRp. 2,85 milyar melalui beberapa program antara lain Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan; Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dan Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah dengan realisasi Rp. 2,76 milyar atau 96,73%. Capaian perkembangan jumlah Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan secara komulatif sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 8.698 perusahaan naik 4,67% dari tahun sebelumnya.
6.    URUSAN TRANSMIGRASI
Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesarRp. 1,09 milyar melalui Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi  serta dipergunakan untuk penyiapan kawasan dan permukiman transmigrasi dan pengerahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi serta pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi dengan realisasi Rp. 1,06 milyar atau 97,38%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam pelaksanaannya, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 selain melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, juga menjalankan tugas fungsi penunjang pemerintahan daerah yaitu fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 8,19 milyar  dan terealisasi sebesar
Rp. 7,58 milyar atau 92,63% yang diarahkan untuk Program Pengembangan Data/informasi; Pengembangan Wilayah Perbatasan; Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2017; Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 dan Review RPJMD Tahun 2016-2021. Sementara itu pada program Perencanaan Tata Ruang  dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain Sosialisasi Kebijakan-kebijakan tentang penataan ruang dan Revisi Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima Tahun 2011-2031.
Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Keuangantahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 11,21 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 10,47 milyar atau 93,41% yang diarahkan antara lain untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Peremajaan Data Subyek PAD dan PBB; Pendukung Penerimaan Daerah; dan Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari Rp. 110 milyar rupiah lebih dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 188 milyar rupiah lebih. Selaras dengan peningkatan PAD tersebut, di bidang tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Keberhasilan ini diraih berkat akuntabilitas kinerja keuangan dan kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dalam memenuhi seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan pada tahun 2018 ini seluruh pembayaran keuangan di Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan dengan sistem Non Tunai untuk menghindari praktek-praktek pemotongan dan pungutan liar.
Dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 6,87 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 6,64 milyar atau 96,68% yang arahkan untuk Program Peningkatan Sumber Daya Manusia; Peningkatan Disiplin Aparatur; Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sampai tahun akhir tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima berjumlah 8.324 pegawai.
Fungsi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 5 milyar yang digunakan untuk Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas; dan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 4,88 milyar atau 97,50%. Anggaran tersebut untuk menunjang kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, pada tahun 2017 sebesar 85,8% dari tahun 2016 sebesar 80,6% sehingga terjadi peningkatan sebesar 5,2%.
Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnyadilaksanakan oleh Sekretariat Daerahyang mempunyai tugas membantu tugas kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan koordinasi administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 56,64 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 52,08 milyar atau 91,95% yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal.  Hasil yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bima selama tahun 2017 adalah penyampaian LKPJ Bupati Bima, LPPD dan LKjIP Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 tepat pada waktunya serta terbitnya peraturan daerah dan peraturan bupati yaitu 5 perda dan 63 perbup.
Sebagai tidak lanjut dan penjabaran dari visi “Bima Ramah”, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen menjalankan program-program keagamaan antara lain Jumat Khusyu dan Membumikan
Al-Quran melalui penyelenggaraan MTQ ditingkat kabupaten dan kecamatan. Disamping itu, bertepatan dengan Momentum Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 tingkat Kabupaten Bima, pemerintah daerah meluncurkan program baru yaitu Gerakan Pesantren Sehari (GPS)yang dimaksudkan khusus untuk kalangan masyarakat yang beragama islam dalam rangka menanamkan nilai-nilai keislaman ditengah masyarakat Kabupaten Bima.
Sepanjang tahun 2017 telah banyak dikucurkan bantuan pembangunan masjid, mushala, maupun pondok pesantren yang ada di sejumlah wilayah Kabupaten Bima, termasuk kegiatan khataman massal yang diselenggarakan di penghujung tahun 2017. Dan pada tahun 2017 Kabupaten Bima menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTB ke-27 yang berlokasi di halaman Kantor Bupati Bima di Desa Dadibou Kecamatan Woha yang diikuti lebih dari 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
Selain itu, penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya dilaksanakan juga oleh Sekretariat Dewan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Alokasi anggaran Sekretariat Dewan sebesar Rp. 16,81 milyar dan terealisasi Rp. 14,89 milyar atau 88,55% yang arahkan antara lain untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah. Sedangkan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerahadalah Rp. 5,48 milyar yang digunakan antara lain untuk Penanggulangan Bencana Terpadu; Perlindungan Masyarakat; dan Penanganan Bencana; serta Pemulihan Bencana dengan realisasi Rp. 5,2 milyar atau 95,10%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,74 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 2,55 milyar atau 93,33%. Penyelenggaraan urusan ini meliputi beberapa program antara lain Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; dan Pendidikan Politik Masyarakat.
Selanjutnya Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2017, meliputi:
1.    DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Tugas Pembantuan pada urusan pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25,74 milyar dan terealisasi sebesar
Rp. 24,28 milyar atau 94,35% yang diperuntukkan bagi Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah; dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

2.    DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Bima, pemerintah daerah pada tahun 2017 telah melaksanakan Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan melalui Program Pengelolaan Ruang Laut dengan alokasi anggaransebesar Rp. 2,52 milyar dan terealisasi sebesarRp. 2,51 milyar atau 99,51% untuk pengadaan mesin pompa air untuk petambak garam, pengadaan bak pencucian garam dan pengadaan jembatan timbang.
3.    DINAS SOSIAL
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,43 milyar dengan realisasi sebesar
Rp. 1,4 milyar atau 97,97% yang diarahkan untuk Bantuan bahan bangunan rumah (BBR) untuk 75 KK; Bantuan Sosial Jaminan Hidup berupa sembako; Bantuan Sosial Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Kerja dan Bibit Tanaman Keras; serta Pembuatan septic tank sebanyak 35 unit.
4.    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pada tahun 2017, urusan ketenagakerjaan dan transmigrasimendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6,39 milyar yang diarahkan melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 4 km dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,38 milyar atau99,96%.
5.    DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima mendapat tugas pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 1,75 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 1,72 milyar atau 98,58% melalui Program  Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) dan PNPM GENERASI.
Dalam penyelenggaraan Urusan Tugas Umum Pemerintahan terkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga, pada tahun 2017 pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain di bidang kesehatan, pemerintah daerah  telah melakukan kerja sama dengan perusahaan farmasi, perusahaan alat kesehatan dan laboratorium serta asuransi kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan Notaris, Bank Pesisir Akbar, Bank NTB, BRI, Pertamina dan Dekopinda. Disamping itu, pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga  lain seperti: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BULOG, Dekopin, Institusi Pendidikan, TNI melalui program TMMD, Media Masa serta Penyedia Barang dan Jasa.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya terkait Koordinasidengan Instansi Vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam rangka menjaga stabilitas Kabupaten Bima demi mendukung terciptanya Kabupaten Bima yang ramah. 
Dibidang kesehatan, pemerintah daerah selalu berkoordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada tahun 2017 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bima dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun Buku Profil Kabupaten Bima Tahun 2017 dan Buku Statistik Daerah Kabupaten Bima 2017. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia untuk melakukan verifikasi dan validasi data keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bima.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pembinaan Batas Wilayahyang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2017 adalah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompukepada masyarakat terutama pada desa-desa yang berbatasan langsung dengan daerah lain.
Namun demikian, pada beberapa lokasi yang telah ditetapkan dalam permendagri tersebut masih terjadi sedikit permasalahan, terutama permasalahan pada lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam dan perbatasan yang berada dekat dengan pemukiman warga. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan penetapan batas wilayah di Kabupaten Bima, pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan guna menyelesaikan masalah batas wilayah tersebut dengan berkerjasama dengan Biro Pemerintahan Provinsi NTB dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Terkait pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Kabupaten Bima terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yaitu dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian hutan untuk mencegah terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir. Pemerintah Kabupaten Bima pada saat ini disamping memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, juga memiliki Forum Pengurangan Resiko Bencana beranggotakan paramedis dan pelaksana teknis yang telah dan akan terus dilatih untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana juga terus ditingkatkan dengan sosialisasi dan pelatihan guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah, pada tahun 2017 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk BPBD sebesar Rp. 5,48 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 5,07 milyar atau 92,59%.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima memiliki dan mengelola beberapa kawasan khusus yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora di Kecamatan Tambora; Kawasan Parkir Khusus di Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima; Kawasan Konservasi Laut Daerah di Pulau Gilibanta Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape; dan Kawasan Wisata dengan penetapan enam zonasi kawasan wisata unggulan di Bima seperti Zona Bentang Tambora yang meliputi wilayah Kecamatan Sanggar dan Tambora, Zona Salawa yang meliputi wilayah Kecamatan Sape, Lambu dan Wawo. Zona Sangiang Api yang meliputi Kecamatan Ambalawi dan Wera. Zona Madong Park yang meliputi Kecamatan Madapangga, Bolo, Soromandi dan Donggo. Zona Metro Lewamori yang meliputi Teluk Bima, Kecamatan Woha, Belo, Palibelo dan Lambitu. Zona Teluk Waworada yang meliputi Kecamatan Parado, Monta dan Langgudu. Zona tersebut merangkum seluruh aspek dan potensi pariwisata baik wisata alam, bahari dan wisata budaya termasuk hasil komoditi dan kuliner lokal.
Dan Khusus untuk kawasan Gunung Tambora, pada tahun 2017 telah ditetapkan menjadi Geopark Tambora oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang status kepemilikannya menjadi milik nasional yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Bima mengidentifikasi sepanjang tahun 2017 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya Konflik Sosial, Narkoba, Minuman Keras, Perjudian dan Penipuan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan, sosialisasi, penertiban, patroli secara periodik, pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural, persuasif dan humanis. Sedangkan gangguan berupa Narkoba, Minuman Keras, Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian.
Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam Nota Pengantar  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Akhir Tahun Anggaran 2017.Pada kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bima di tahun 2017 serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah memberikan dukungan, motivasi, pemikiran, saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2017. Oleh karena itu, saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan perbaikan yang disampaikan nantinya oleh Dewan yang terhormat, menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada masa mendatang.
Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala langkah dan upaya kita semua untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bima. Terimakasih dan Mohon Maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bima,  27 Maret  2018
BUPATI BIMA,



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI


(Kerjasama Media Kabar Bima Dengan Bagian Adm.Pemerintahan Setda Kabupaten Bima)